Kementerian ATR/BPN Investigasi Polemik Sertipikat HGB di Lokasi Pagar Laut

Kementerian ATR/BPN Investigasi Polemik Sertipikat HGB di Lokasi Pagar Laut

JAKARTA – Pagar laut di perairan di Kabupaten Tangerang Banten, beberapa waktu belakangan ini menjadi isu yang hangat diperbincangkan di media sosial (Medsos). 

Dimana, yang teranyar yaitu kawasan pagar laut tersebut disebut telah bersertipikat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengatakan, saat ini Kementerian ATR/BPN tengah melakukan investigasi terkait hal tersebut.

"Kementerian ATR/BPN telah mengutus Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Pak Virgo," kata Menteri Nusron kepada awak media di Aula PTSL, Senin, 20 Januari 2025.

BACA JUGA:Mengenai Pagar Laut, Ini Tanggapan Menteri Nusron

BACA JUGA:Kementerian ATR/BPN dan PT Pertamina Sinergi Tingkatkan Tata Kelola Pertanahan dan Tata Ruang

Pengutusan Dirjen Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang ini adalah untuk berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). 

Yaitu terkait garis pantai kawasan Desa Kohod. Dimana langkah ini bertujuan untuk memastikan apakah bidang-bidang tanah tersebut berada di dalam atau di luar garis pantai. 

Data dokumen pengajuan sertipikat yang diterbitkan sejak tahun 1982 akan dibandingkan dengan data garis pantai terbaru hingga tahun 2024.

Kendati demikian, Menteri Nusron telah melakukan penelusuran awal bahwa di lokasi tersebut telah terbit sebanyak 263 bidang, yang terdiri dari 234 bidang Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

BACA JUGA:Sukseskan Program Strategis Pertanahan Tahun 2025, Kanwil BPN Sumsel Gandeng Pemprov Sumsel, DJKN dan Kemenag

BACA JUGA:15 Kantor Pertanahan se-Sumsel Raih Predikat Kualitas Tinggi dalam Pelayanan Publik dari Ombudsman

SHGB itu atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, 9 bidang atas nama perseorangan. Selain itu, ditemukan juga 17 bidang Sertipikat Hak Milik di kawasan tersebut.

Sumber: