Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti Gelar Sidang TPP untuk Pemberian Integrasi Program Pembinaan WBP

Lebih lanjut, Kalapas menambahkan bahwa sidang TPP akan terus dilaksanakan secara rutin di Lapas Narkotika Muara Beliti.

Hal ini bertujuan agar proses pembinaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan WBP dapat memahami hak serta kewajiban mereka selama menjalani masa pidana.

BACA JUGA:Inovasi Kemandirian di Lapas Muara Beliti, Warga Binaan Ciptakan Tempe Berkualitas dan Siap Bersaing di Pasar

BACA JUGA:Perkuat Sinergi Pengawasan, Lapas Muara Beliti Hadiri Rapat TIMPORA 2024 untuk Keamanan Wilayah Lubuklinggau

“Dengan adanya sidang TPP yang rutin, diharapkan proses pembinaan di Lapas Narkotika Muara Beliti dapat berjalan dengan baik. Selain itu, WBP akan mendapatkan kejelasan mengenai hak-hak mereka, seperti program integrasi yang diberikan, baik itu Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, maupun Asimilasi Kerja. Semua ini bertujuan agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan siap berkontribusi,” tambah Kalapas.

Sidang TPP kali ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena dilaksanakan dengan profesional dan sesuai prosedur yang berlaku.

Keputusan yang diambil nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi WBP maupun masyarakat umum, sekaligus menunjukkan komitmen Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti dalam menjalankan program pemasyarakatan yang humanis dan efektif.

Dengan terselenggaranya sidang TPP ini, Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti kembali menegaskan perannya sebagai lembaga pemasyarakatan yang tidak hanya bertanggung jawab untuk menjalankan hukuman, tetapi juga mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi WBP ke dalam kehidupan bermasyarakat.

BACA JUGA:Tingkatkan Kompetensi, Kasubag TU Lapas Muara Beliti Ikuti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa

BACA JUGA:Sapu Bersih Narkoba dan Handphone Ilegal, Lapas Muara Beliti Lakukan Razia Massal

Pelaksanaan sidang TPP ini diharapkan menjadi langkah positif dalam upaya memberikan pembinaan yang berkualitas, transparan, dan berkeadilan.

Dengan demikian, program pembinaan yang diusulkan dapat berjalan efektif, serta WBP dapat menyelesaikan masa pidananya dengan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai sosial dan hukum.

Sumber: