Debat Publik Kedua Cawako Palembang, Soroti Solusi Pelayanan Kesehatan, Lingkungan dan Infrastruktur

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Debat publik kedua calon Walikota dan Wakil Wali Kota PALEMBANG berlangsung di Ballroom The Novotel Hotel, Rabu 6 November 2024 malam. 

Debat publik kedua yang diselenggarakan KPU Palembang ini mengangkat tema "Strategi penyelesaian permasalahan Kota Palembang sebagai penggerak pembangunan memperkokoh NKRI". 

Dengan sub tema pertama, yakni, Penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, berintegritas dan berkelanjutan.

Sub tema kedua, Penguatan infrastruktur dan pondasi transformasi ekonomi yang berkelanjutan. 

Sub tema ketiga, Peningkatan kualitas lingkungan dan pemecahan masalah sosial.

Debat ini dibagi menjatuhkan sesi tanya jawab antar pasangan Calon Wakil Walikota Palembang serta panelis yang dipandu pihak moderator.

Ketiga calon Wakil Walikota Palembang yang hadir, Nandriani, Prima Salam dan Baharuddin selain memaparkan program masing-masing Paslon, juga menyikapi pertanyaan yang diajukan dari kandidat serta panelis.

Calon Wakil Walikota nomor urut I, Nandriani Octarina mengatakan, bila nanti dipercaya mengemban amanah menjabat Wakil Walikota untuk mendampingi Calon Walikota, Fitrianti Agustinda tentunya akan percepat pelayanan untuk pembangunan sosial dan ekonomi dengan tepat waktu dan tepat sasaran. 

Kemudian, panelis mengajukan pertanyaan, Pada pembangunan Jalan Jembatan dan fasilitas umum lainnya pertanyaannya Ibu bagaimana strategi Ibu memastikan pembangunan fisik sosial dan ekonomi dapat terlaksana secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat kota Palembang? 

Nandri sapaannya menyikapi, Infrastruktur adalah hal yang paling penting untuk mensejahterakan masyarakat serta infrastruktur yang baik akan menjadi pintu masuk bagi setiap investor yang datang ke Kota Palembang.

Pertama, Fitri-Nandri akan mempercepat pengajuan rencana anggaran APBD ke DPRD untuk segera mendapatkan pengesahan RAPBD oleh DPRD.

"Kedua, kami juga akan melakukan tender proyek lebih awal, misalnya di Bulan Desember, supaya bulan Januari kegiatan proyek atau infrastruktur bisa mulai dimulai dan juga demikian kami juga akan melakukan pembangunan sosial ekonomi tepat waktu dan memenuhi sasaran."

Selain itu, Fitri-Nantri akan menempatkan pengawasan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan PU, konsultan perencanaan dan kontraktor.

"Kami harus mempunyai timeline bagaimana kapan harus melakukan percepatan pengesahan monitoring serta evaluasi sehingga pekerjaan bisa berjalan dengan tepat," jelasnya.

Sumber: