Silpa APBD Prabumulih Capai Rp183 Miliar di 2023, DPRD Desak Evaluasi Penyerapan Anggaran OPD

Sutarno pun menjawab spekulasi mengenai kemungkinan adanya kekhawatiran dari OPD dalam melaksanakan anggaran karena khawatir akan tersangkut kasus hukum dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Ia menepis anggapan tersebut dan menyatakan bahwa hal itu tidak menjadi alasan OPD menunda atau membatalkan pelaksanaan kegiatan anggaran.

"Saya rasa tidak," ujarnya menepis anggapan tersebut.

BACA JUGA:3 Sekawan Asal Ogan Ilir Tertangkap Basah Potong Besi Jembatan Penghubung Desa di Prabumulih

BACA JUGA:Simpan Dendam, Seorang Mahasiswa di Prabumulih Dianiaya Pakai Pedang

Senada dengan pernyataan Ketua DPRD, Penjabat (PJ) Wali Kota Prabumulih, H Elman ST MM, menyampaikan bahwa Silpa tahun anggaran 2023 lebih diakibatkan oleh sejumlah pekerjaan yang tidak selesai atau tidak terlaksana di berbagai OPD.

Ia menjelaskan bahwa Pemkot akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyerapan anggaran di masing-masing OPD.

"Ini akan kita evaluasi, setiap OPD. Apakah karena waktunya sudah mepet atau karena faktor lain,” jelasnya.

Elman juga menambahkan bahwa langkah evaluasi ini akan melibatkan analisis per OPD untuk mengidentifikasi OPD mana yang paling banyak menyisakan anggaran.

BACA JUGA:PEP Prabumulih Field Berhasil Tambah Produksi Melalui Sumur GNK-102 & GNK-103

BACA JUGA:2 Begal Bermodal Pistol Korek Api Ditangkap, Rampas Sepeda Motor Milik Pelajar di Prabumulih

Menurutnya, dengan mengetahui OPD mana saja yang kinerjanya kurang optimal dalam penyerapan anggaran, pihaknya dapat melakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran di tahun anggaran berikutnya.

“Pihaknya akan melihat mana OPD yang serapannya masih rendah, dan dari evaluasi tersebut kita akan mengetahui apa yang menyebabkan anggaran tidak terserap maksimal. Jika perlu, kami akan membuat semacam panduan atau prosedur yang lebih jelas agar semua OPD bisa lebih disiplin dalam melaksanakan anggaran yang sudah disetujui,” lanjutnya.

Tingginya Silpa juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta kinerja pemerintahan dalam menjalankan program yang telah direncanakan. Silpa memang bukan hal yang sepenuhnya buruk, terutama jika dana tersebut disisakan sebagai cadangan atau dialihkan ke prioritas lain yang mendesak.

Namun, Silpa dalam jumlah besar yang diakibatkan oleh penundaan atau pembatalan program bisa menjadi indikator bahwa ada persoalan dalam perencanaan, pelaksanaan, atau pengelolaan waktu.

BACA JUGA:BRI Cabang Prabumulih Perkenalkan Layanan Weekend untuk Tingkatkan Kepuasan Nasabah

Sumber: