DPRD Prabumulih dan PHR Zona 4 Bahas Strategi Mutasi Plat Kendaraan untuk Tingkatkan PAD

PRABUMULIH, SUMEKS.CO - Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Komisi II DPRD Kota Prabumulih mengadakan rapat koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta perwakilan dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona 4.

Rapat ini dilaksanakan di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Prabumulih dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Feri Alwi SH MH.

Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komisi II, Kepala Bapenda Prabumulih Ratih Puspa SE MSi, serta perwakilan dari PHR Zona 4.

Fokus utama pembahasan adalah peningkatan kontribusi perusahaan terhadap PAD, salah satunya dengan mewajibkan mutasi kendaraan operasional perusahaan yang menggunakan plat luar daerah menjadi plat Prabumulih.

BACA JUGA:100 Hari Kepemimpinan H. Arlan dan Franky Nasril: DPRD Prabumulih Apresiasi Langkah Nyata untuk Perubahan

BACA JUGA:Ketua DPRD Prabumulih Soroti ASN Mangkir Kerja hingga 10 Tahun, Dorong Sanksi Tegas

Feri Alwi menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sumatera Selatan, yang menekankan pentingnya kendaraan operasional perusahaan menggunakan plat kendaraan lokal setelah lebih dari tiga bulan beroperasi di wilayah tersebut.

“Perusahaan dan masyarakat yang memiliki kendaraan berplat luar daerah, wajib melakukan mutasi menjadi plat Sumsel, khususnya plat Prabumulih, jika kendaraan tersebut beroperasi di kota ini lebih dari tiga bulan,” tegas Feri.

Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan dari kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi antara DPRD, Bapenda, dan perusahaan seperti PHR. Untuk itu, diperlukan sosialisasi yang menyeluruh kepada seluruh stakeholder.

“Ini bukan hanya berlaku bagi Pertamina, tapi juga semua perusahaan yang beroperasi di Prabumulih. Kami berharap mereka segera melakukan mutasi plat kendaraan mereka,” jelasnya.

BACA JUGA:Komisi II DPRD Prabumulih Dorong Mutasi Nopol Kendaraan untuk Tingkatkan PAD

BACA JUGA:Reses DPRD Prabumulih: Aspirasi Warga Dominan Soal Infrastruktur dan Sampah

Komisi II juga mendesak agar Pertamina mendorong perusahaan mitra mereka untuk mematuhi kebijakan ini. Feri mengungkapkan bahwa meskipun dalam kontrak kerja dengan rekanan sudah dicantumkan kewajiban penggunaan plat Prabumulih, masih banyak kendaraan yang belum melaksanakan mutasi.

“Pertamina telah menyertakan aturan ini dalam kontrak, tapi faktanya masih ada kendaraan plat luar yang beroperasi. Maka dari itu, pengawasan perlu ditingkatkan,” tambah Feri.

Sumber: