Kemenkumham Raih Dua Penghargaan atas Kinerja Pelayanan Publik dari Kementerian PANRB
Kementerian Hukum dan HAM meraih penghargaan atas inovasi pelayanan publik terbaik, menyoroti komitmen terhadap reformasi birokrasi dan pelayanan ramah kelompok rentan.--
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, dalam sambutannya pada acara tersebut, menjelaskan bahwa indeks reformasi birokrasi (RB) di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam satu dekade terakhir.
Menurut data, rata-rata indeks RB pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus meningkat. Pada 2023, indeks RB di tingkat kementerian/lembaga mencapai 76,81, naik dari 75,48 di tahun sebelumnya.
BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Sumsel Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Bersama Wujudkan Indonesia Emas
Sementara itu, di tingkat provinsi, indeksnya mencapai 69,71, naik dari 67,40 pada tahun sebelumnya. Pada tingkat kabupaten/kota, indeks tersebut mencapai 59,32 dari posisi sebelumnya di angka 56,56.
Azwar Anas menekankan bahwa tren peningkatan ini menunjukkan adanya upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien.
“Hal ini menunjukkan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik prima kepada masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Azwar Anas menjelaskan bahwa terdapat tiga pilar utama yang menjadi dasar dalam menciptakan layanan publik yang unggul, yaitu inovasi, sumber daya manusia (SDM), dan budaya berorientasi publik.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Sumsel Gelar Sosialisasi Pengajuan Paspor Melalui Aplikasi M-Paspor di Baturaja
Ia juga menargetkan terciptanya empat ekosistem pelayanan terintegrasi di 250 kabupaten/kota pada tahun 2024.
Keempat ekosistem tersebut meliputi direct services, yang merupakan layanan interaktif antara pelaksana dan penerima layanan; mobile services, yang menyediakan layanan bergerak melalui sarana transportasi; self-services, di mana layanan dapat dilakukan secara mandiri; dan electronic services, yaitu layanan interaktif berbasis teknologi informasi.
“Keempat ekosistem ini adalah direct services, mobile services, self-services, dan electronic services,” kata Azwar saat acara yang berlangsung di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, pada Selasa 8 Oktober 2024.
Acara Gebyar Pelayanan Prima ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah, baik di lingkup kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
