Penguatan Layanan Kesehatan untuk Warga Binaan, Kemenkumham Sumsel Gelar Rakor dengan Dinas Kesehatan

Dalam rapat tersebut, perwakilan dari beberapa unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan di wilayah Sumatera Selatan juga berkesempatan untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi terkait layanan kesehatan di masing-masing satuan kerja.

Inventarisasi masalah ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi untuk mencari solusi bersama, sehingga layanan kesehatan dapat terus ditingkatkan dan berjalan lebih optimal.

BACA JUGA:Rayakan HUT ke-79, KAI Divre III Palembang Gelar Layanan Rail Clinic Gratis untuk Warga Kramasan

BACA JUGA:Lenovo Legion Y90: Ponsel Gaming dengan Desain Bodi Nyentrik dan Punya Teknologi Pendinginan Ganda!

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Sumatera Selatan, Ilham Djaya, dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanaan rapat koordinasi ini dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

Ia berharap sinergi antara pihak pemasyarakatan dengan instansi kesehatan, baik di tingkat provinsi, kota, maupun puskesmas, dapat semakin erat dalam memberikan layanan kesehatan bagi warga binaan.

"Saya sangat mengapresiasi dukungan yang telah diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota, serta tenaga kesehatan dari Puskesmas di Palembang. Diharapkan, dengan adanya koordinasi yang baik, angka kesakitan di kalangan warga binaan dapat ditekan, sehingga layanan kesehatan bagi narapidana, tahanan, dan anak didik pemasyarakatan bisa berjalan lebih baik dan optimal," ujar Ilham Djaya.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat layanan kesehatan di dalam lapas, rutan, dan LPKA di Sumatera Selatan.

BACA JUGA:Mahasiswi yang Ditemukan Bersimbah Darah di Kamar Kosan Sempat VC dengan Sang Pacar

BACA JUGA:Rekomendasi Hp Keluaran Terbaru yang Baru Dirilis September 2024, Apa Saja?

Melalui kolaborasi antara Kemenkumham dan instansi kesehatan, tantangan yang dihadapi dalam menyediakan layanan kesehatan, seperti keterbatasan fasilitas dan tenaga medis, diharapkan dapat segera diatasi.

Pada akhirnya, kegiatan ini juga menjadi upaya untuk mewujudkan hak-hak kesehatan warga binaan yang lebih baik, sejalan dengan prinsip pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pembinaan dan perbaikan perilaku, termasuk memberikan mereka akses terhadap layanan kesehatan yang layak.

Penularan penyakit menular di lingkungan lapas dan rutan dapat ditekan, dan hak-hak dasar kesehatan bagi warga binaan bisa terus terjamin.

Dengan adanya kegiatan ini, harapan ke depan adalah penyelenggaraan layanan kesehatan yang lebih maksimal di lapas, rutan, dan LPKA, tidak hanya untuk penyakit seperti TBC dan HIV-AIDS, tetapi juga untuk kebutuhan kesehatan umum lainnya yang diperlukan oleh para warga binaan, narapidana, dan anak didik pemasyarakatan.

Sumber: