Kakanwil Kemenkumham Babel Lantik Pejabat Fungsional Analis dan Pranata Keuangan APBN

PANGKALPINANG, SUMEKS.CO - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bangka Belitung, Harun Sulianto, melantik lima pejabat fungsional analis dan pranata keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Rabu 11 September 2024.

Pelantikan tersebut merupakan langkah strategis dalam memastikan kelancaran pengelolaan keuangan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung.

Kelima pejabat yang dilantik adalah Andryan Fernando Munthe, yang kini menjabat sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas II Pangkalpinang.

Sementara itu, empat pejabat lainnya yang dilantik sebagai Pranata Keuangan APBN Mahir adalah Dewi Maharani, Hendra, Maria Oktarina, dan Meita Purnama.

BACA JUGA:ZTE Blade A55: Menggunakan Teknologi Dynamic RAM dengan Layar Luas Jadi Pilihan Ponsel Entry Level

BACA JUGA:Pusri Raih Penghargaan di SKK Migas Award 2024 sebagai The Best Domestic Gas Buyer

Mereka akan bertugas di Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung, memastikan pengelolaan keuangan sesuai peraturan dan standar yang berlaku.

Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkumham Bangka Belitung, Harun Sulianto, mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik.

Ia menegaskan pentingnya peran pejabat fungsional dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Menurutnya, jabatan fungsional pranata keuangan APBN memiliki ruang lingkup tugas yang krusial, termasuk tanggung jawab untuk mengelola anggaran dengan baik pada setiap satuan kerja kementerian/lembaga.

BACA JUGA:Jadi Benteng Kokoh Timnas Garuda, Jay Idzes Belum Merasakan Kalah Bersama Timnas, Pantas Bang Jay Jadi Kapten!

BACA JUGA:Info BMKG: Perubahan Cuaca Sepanjang Hari di Palembang, dari Hujan Ringan ke Cerah Berawan

“Jabatan ini bukan hanya soal administratif, tetapi juga soal tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan negara. Setiap rupiah yang dikelola harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Harun.

Dalam arahannya, Harun Sulianto juga menyampaikan pesan dari Menteri Hukum dan HAM, Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH, yang menekankan pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sumber: