Membuka Kunci Masa Depan: Geoportal Satu Peta 2.0 Diluncurkan, AHY Optimis Dorong Investasi
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Presiden Terpilih sekaligus Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dalam acara Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) 2.0 dan penye--
JAKARTA, SUMEKS.CO - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Presiden Terpilih sekaligus Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dalam acara Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) 2.0 dan penyerahan White Paper One Map Policy Beyond 2024, Kamis 18 Juli 2024.
Acara tersebut menunjukkan komitmen untuk mengimplementasikan kebijakan satu peta di Indonesia, yang bertujuan untuk menyatukan semua informasi spasial dalam satu platform yang terintegrasi.
Prabowo Subianto hadir mewakili Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan harapannya agar Kebijakan Satu Peta 2.0 dapat segera diterapkan.
BACA JUGA:Set Ketiga Tanpa Pemain Asing, Palembang Bank Sumsel Babel Sukses Juara Ketiga Proliga 2024
Ia berharap bahwa penerapan kebijakan ini akan memudahkan proses investasi, baik dari pihak pemerintah maupun swasta, dengan menyediakan data spasial yang terintegrasi dan akurat.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam perencanaan serta pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.
“Jika kita bisa menghadirkan peta-peta skala besar yang kemudian bisa digunakan untuk membuat RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), ini penting sekali bagi para investor, juga para pemerintah daerah, untuk menentukan tata ruang dan kebutuhan untuk industri dan pertumbuhan ekonomi lainnya," ujar Menteri AHY kepada awak media selepas acara di Jakarta.
Menurut Menteri AHY, Kebijakan Satu Peta yang diselaraskan pada tata ruang, akan memberikan kepastian hukum terhadap para pengusaha yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.
"Oleh karena itu, kami tentu mempersiapkan rencana strategis terkait dengan tata ruang penggunaan lahan di berbagai daerah dan One Map Policy ini menjadi penting sekali karena seringkali permasalahan yang muncul itu terkait tumpang tindih," ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Kebijakan Satu Peta adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: