OKI Matangkan RKPD 2025, Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur

Dimana ada beberapa prioritas antara lain menuntaskan proyek strategis, kemudian infrastruktur untuk menunjang perekonomian. 

Pj Sekda OKI, M Refly menjelaskan, bahwa fungsi dari forum lintas perangkat daerah, yang menghadirkan seluruh OPD hingga Camat, dapat memberikan masukan di wilayahnya masing masing permasalahan permasalahan yang dihadapi masyarakat kedepan.

"Melalui forum konsultasi publik ini maka semua peserta lintas forum OPD sampai para camat yang hadir untuk memberikan masukan di wilayahnya masing masing, permasalahan yang dihadapi masyarakat kedepan juga dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat," terangnya. 

BACA JUGA:Banyak Caleg Gadaikan Barang Jelang Pileg Februari Lalu, Omzet Pegadaian Prabumulih Meningkat Dua Kali Lipat

BACA JUGA:Kabupaten Hebat! Muba Bebas Kemiskinan Ekstrem di Bawah Kepemimpinan Pj Bupati Apriyadi

Untuk diketahui,  jika tahun 2025 arah pembangunan diharapkan  dapat memberikan dampak domino dari hasil pembangunan kepada perekonomian.

"Jadi memprioritaskan peningkatan akses kesehatan, pendidikan yang bermutu dan jaminan perlindungan sosial, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dan lainnya," jelas Pj Sekda. 

Meskipun kondisi anggaran yang terbatas, masih kata Refly, infrastruktur dan sarana prasarana tetap menjadi prioritas disamping bidang urusan wajib dan pelayanan dasar lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan terkait perekonomian masyarakat. 

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Sumsel melalui Kabid Pengendalian evaluasi dan Restoran, Dody Eko Prasetyo ST MT menyampaikan, isu strategis RPD Sumsel 2024-2026 yaitu penguatan ekonomi didukung infrastruktur yang handal.

BACA JUGA:Live di Sini, Ribuan Orang Takziyah Saat Pemakaman Habib Hasan bin Ja'far Assegaf, Berikut Nasihat Para Habib

BACA JUGA:Bukti Keberpihakan Pada Ekonomi Kerakyatan, Kredit UMKM BRI Tembus Rp1.068,7 triliun

Termasuk akselerasi penghapusan kemiskinan ekstrem dan stunting, SDM sehat, mandiri dan berdaya saing, pembangunan berkelanjutan dan efisiensi sumber daya. 

Juga transformasi pelayanan publik pada tata kelola pemerintahan. Dimana mengelola isu strategis ini diperlukan sinergi dan konsistensi sehingga rencana pembangunan bisa dicapai sesuai yang diharapkan. 

Sumber: