Bahas Isu Nasional Bersama Menteri, Ratu Dewa Ikuti Rapat Koordinasi PJ Kepala Daerah se Indonesia

Bahas Isu Nasional Bersama Menteri, Ratu Dewa Ikuti Rapat Koordinasi PJ Kepala Daerah se Indonesia

PJ wako Ratu Dewa saat ikuti rapat bahas isu nasional hingga permasalahan daerah bersama menteri. -foto:doksumeksco-

JAKARTA, SUMEKS.CO - PJ Walikota Palembang Ratu Dewa bersama ratusan penjabat daerah lainya se Indonesia menyimak satu persatu arahan dari beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin 30 Oktober 2023.


Ratu Dewa saat bersama Mendikbud.-Foto doksumeks.co-

BACA JUGA:Implementasikan Isu Strategis Nasional,PJ Wako Ratu Dewa dapat Arahan Presiden Jokowi

Berbagai isu nasional hingga permasalahan daerah dibahas dalam kegiatan rapat koordinasi penjabat kepala daerah kali ini, meliputi keuangan, sektor pertanian, pendidikan, kesehatan,  reformasi birokrasi hingga persiapan Pemilu 2024.

Begitu juga untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Kemudian memastikan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

BACA JUGA:Bahas Isu Nasional Bersama Menteri, Ratu Dewa Ikuti Rapat Koordinasi PJ Kepala Daerah Se Indonesia

Dalam kesempatan ini, Mendagri Tito Karnavian meminta penjabat kepala daerah menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

"Kemudian hal-hal yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah perlu segera dikerjakan. Jangan sampai pelayanan terhambat dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat," ujar Tito.

BACA JUGA:Tingkatkan Iman dan Taqwa, Ratu Dewa Hadirkan Ustazah Aisyah Dahlan di Pengajian Ibu-Ibu Se Kota Palembang

Sementara itu, Menpan RB Azwar Anas yang juga memberikan arahan dalam rapat koordinasi kali ini mengatakan bahwa kegiatan ini juga bertujuan menyelaraskan komitmen untuk akseleras Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik serta implementasi program strategis nasional.

"Salah satu yang didorong adalah reformasi birokrasi tematik untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan
Investasi, digitalisasi pelayanan publik, pengendalian inflasi, dan peningkatan belanja produk dalam negeri
dari APBD di masing-masing provinsi, kabupaten, kota," ujarnya.

BACA JUGA: Laju Pertumbuhan Ekonomi Palembang Terus Menggeliat, Ratu Dewa Minta OPD Terus Berinovasi

Sesuai arahan presiden, lanjut Anas, para Pj Kepala Daerah perlu terus memangkas tumpang tindih kebijakan dan melakukan simplifikasi proses bisnis untuk percepatan pelayanan publik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: