Kemenkumhan Sumsel Komitmen Wujudkan Birokrasi Bebas dari Korupsi, Bersih, dan Melayani

Lebih lanjut, Erwin menuturkan Penyebab penurunan adalah aspek reform pada komponen pengungkit serta sub komponen kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi pada komponen hasil.

BACA JUGA:Seolah Tak Ada Masalah, Syahnaz dan Suaminya Hadiri Acara Lagi-Lagi Tenis

“Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama pelaksanaan RB Kemenkumham berdasarkan evaluasi Men PANRB terletak pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta pengelolaan kinerja organisasi, baik capaian kinerja maupun kapasitas internal organisasi Kemenkumham,” terang Erwin.

Erwin melanjutkan paparannya dengan menjabarkan keberhasilan dan permasalahan pelaksanaan RB Kemenkumham Tahun 2022. 

Ada beberapa rumusan strategis dan sistematis yang telah disusun guna menjawab tantangan dan permasalahan yang ada dengan mengimplementasikan Strategis RB Kemenkumham, Strategi RB Level Meso, dan Strategi RB Level Mikro.

Strategi RB Kemenkumham dapat diterapkan dengan runtutan kegiatan sistematsi diantaranya: menentukan Roadmap RB, Menyusun rencana aksi pelaksanaan RB, mengelola pelaksanaan rencana aksi, Monve RB, dan Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL).

BACA JUGA:PT Adaro Energy Membuka 4 Posisi yang Dapat Dilamar, Jangan Ngaku Anak Tambang Kalau Belum Daftar

Kegiatan tersebut diakhiri dengan sosialisasi pengembangan Aplikasi ERB dan tanya jawab baik dari Unit Eselon I, Kantor Wilayah, hingga Unit Pelaksana Teknis guna menyamakan pandangan dan tujuan terhadap Perubahan Peraturan Menpan RB tentang Road Map Reformasi Birokrasi.

Usai kegiatan Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mengatakan bahwa Kanwil Kemenkumham Sumsel siap mendukung dan meningkatkan pelaksanaan Reformasi birokrasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis dibawahnya. 

Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mengatakan pihaknya terus mendorong pelaksanaan Reformasi birokrasi tersebut melalui pembangunan Zona Integritas di seluruh satuan kerja Kanwil Kemenkumham Sumsel berjalan dengan optimal. 

Saat ini sudah terdapat 6 satuan kerja yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 1 satuan kerja memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kemenpanrb.

BACA JUGA:4 Shio Ini Bakal Jadi Orang Sukses Di Masa Depan, Baik Dalam Karir Maupun Asmara

Enam satuan kerja berpredikat WBK yakni Kanwil Kemenkumhamm Sumsel, Lapas Kelas I Palembang, LPKA Kelas I Palembang, Kanim Kelas I Palembang, Bapas Kelas I Palembang, dan Lapas Muara Enim.

Sedangkan Kantor Imigrasi Muara Enim merupakan satu-satunya sejauh ini satuan kerja yang berhasil meraih predikat WBBM.

Sementara itu Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya menyebut pada tahun 2023 ini Kanwil Kemenkumham Sumsel dan tujuh satuan kerja dibawahnya masuk pada penilaian nasional atau TPN, oleh karena itu dia mengajak untuk bersama-sama mempersiapkan diri, dan tak kalah penting bagaimana nilai-nilai Zona Integritas tersebut terimplementasi dengan baik.

Sumber: