Luar Biasa, Bupati Kepulauan Meranti Gadaikan Kantor Pemkab, ini Nilainya

Sabtu 15-04-2023,08:43 WIB
Reporter: Dendi Romi|
Editor: Dendi Romi
Luar Biasa, Bupati Kepulauan Meranti Gadaikan Kantor Pemkab, ini Nilainya

Muhammad Adil. foto: merantikab.go.id--

 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Wabup OKI Supriyanto Dorong Sertifikasi Aset Strategis Milik Pemda

OKI MANDIRA

1 bulan

Ketua IPPAT Palembang Berikan Dukungan Moril kepada Terdakwa Korupsi YBS Yogyakarta

HUKUM

4 bulan

Mantan Kades Kijang Ulu Dilaporkan Perangkat Desa ke Kejari OKI, Ini Kasusnya!

HUKUM

4 bulan

3 Terpidana Korupsi Diperiksa Kejati Sumsel Kasus Korupsi Jual Aset YBS Jalan Mayor Ruslan Palembang

HUKUM

5 bulan

Diam-diam, Kejati Sumsel Sita Tanah dan Bangunan Mewah Korupsi Jual Aset YBS di Jalan Mayor Ruslan

HEADLINE

5 bulan

Penyidikan Jual Aset YBS Terus Bergulir, Kabid Tata Ruang PUPR Kota Palembang Diperiksa Kejati Sumsel

HUKUM

5 bulan

Jumlah Aset yang Disita Direktorat TPPU BNN di Palembang dari Pelaku Narkotika Senilai Rp64 Miliar

HUKUM

5 bulan

Tuntutan Pidana Belum Siap, Sidang Korupsi Jual Aset Yayasan Batanghari Sembilan Jogjakarta Ditunda

HUKUM

5 bulan

Pemkab dan Kejari OKI Pasang Plang di Hutan Kota: Upaya Kuat Amankan Aset Daerah

OKI MANDIRA

6 bulan

Miliki Aset Senilai Puluhan Miliar Rupiah, Seret Terpidana Gembong Sabu Kelas Kakap Kasus TPPU Narkotika

HUKUM

7 bulan

Kabid PBB BPHTB dan Staf UPTD Bapenda Ilir Timur I Palembang Diperiksa Penyidik Kejati Sumsel, Kasusnya?

HUKUM

7 bulan

Penyidikan Korupsi Jual Aset Yayasan Batanghari Sembilan Mayor Ruslan Bergulir, 3 Nama Diperiksa Kejati Sumsel

HUKUM

7 bulan

Usut Kasus Korupsi Jual Aset Yayasan Batanghari Sembilan, Kejati Sumsel Geledah Kantor Kelurahan Duku

HUKUM

7 bulan

Kantor BPN dan Bapenda Kota Palembang Digeledah Kejati Sumsel, Ada Apa?

HUKUM

7 bulan

Mantan Kepala BPKAD Sumsel Sakit, Sidang Pembuktian Korupsi Jual Aset Yayasan Batanghari Sembilan Ditunda

HUKUM

7 bulan