Hikmah Lama Menunggu Pelantikan, Wakil Bupati Muara Enim Terpilih Janji Beri Pelayanan Cepat pada Masyarakat

Sebelumnya pelantikan wakil bupati Muara Enim ini sempat menuai pro dan kontra, muncul aksi demo yang menentang dan setuju dilakukan pelantikan, baik di kabupaten Muara Enim maupun di tingkat provinsi Sumatera Selatan. Hingga muncul gugat ke PTUN Palembang. Hingga batal dilaksanakan pada Jumat, 20 Januari 2023.

Seperti diberitakan, wakil Bupati Muara Enim terpilih Ahmad Usmarwi Kaffah rencananya akan dilantik pada Rabu tanggal 25 Januari 2023 mendatang.

Informasi tersebut didapati dari hasil rapat Pemprov Sumsel yang dipimpin Asisten I Drs H Edward Candra MH.

Diketahui, Ahmad Usmarwi Kaffah merupakan Wakil Bupati Muara Enim terpilih sisa masa jabatan 2018-2023 hasil pemilihan DPRD Kabupaten Muara Enim pada 16 September 2022 lalu.

"Tadi saya menghadiri rapat dan telah ditetapkan pelantikannya pada tanggal 25 Januari 2023. Tetapi untuk waktunya, Pemprov Sumsel yang menentukannya," kata Ketua DPRD Muara Enim, Liono Basuki, Jumat 20 Januari 2023.

BACA JUGA:Wabup Muara Enim Ahmad Usmarwi Kaffah Bakal Dilantik 25 Januari 2023 Mendatang?

BACA JUGA:Tunggu Kepastian Pelantikan Ahmad Usmarwi Kaffah, Tiang Papan Ucapan Penuhi Kantor Pemkab Muara Enim

Liono Basuki menjelaskan, rapat tadi juga dihadiri Humas Protokol Sumsel, Biro Otda, Biro Hukum dan instansi terkait lainnya.

Sedangkan dari Kabupaten Muara Enim, juga dihadiri Parpol pendukung dan pihak terkait lainnya.

Sementara, Ketua DPC Hanura Muara Enim, Zulharman, yang merupakan salah satu Parpol pendukung juga membenarkan hal tersebut.

"Ya, itu sudah sesuai hasil rapat hari ini dan sudah ada telegramnya," ujar dia. 

BACA JUGA:Wabup Muara Enim Ahmad Usmarwi Kaffah Bakal Dilantik 25 Januari 2023 Mendatang?

BACA JUGA:Tunggu Kepastian Pelantikan Ahmad Usmarwi Kaffah, Tiang Papan Ucapan Penuhi Kantor Pemkab Muara Enim

Zulharman mengatakan, dalam rapat tersebut hadir juga parpol pengusung, yakni Partai Demokrat, Partai Hanura, dan PKB.

Kemudian pengurus tiga LSM, dua tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Sumber: