Gaya Komunikasi Pejabat Publik dan Peran Media Sosial dalam Pembentukan Opini Publik di Indonesia

Purbaya juga mampu mengemas komunikasi di media sosial dengan sangat baik, yang menggambarkan substansi kebijakan ekonomi yang lugas, edukatif, dan mudah dipahami publik. Contohnya pada saat Purbaya membuat kebijakan menarik dana 200 Triliun dari Bank Indonesia dan menempatkannya di Bank-Bank HIMBARA untuk menggerakkan perekonomian terutama sektor UMKM, dan ini disampaikan dengan baik di media sosial serta media massa tradisional, sehingga menambah kepercayaan publik dan optimisme pelaku pasar modal.

Strategi komunikasi yang efektif di media sosial akan dapat berpengaruh besar dalam membangun persepsi dan kepercayaan masyarakat. Kang Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang popular dipanggil KDM dikenal sebagai "Gubernur Konten" karena kemampuannya memanfaatkan media sosial secara maksimal. Strateginya berfokus pada membangun kedekatan emosional dengan masyarakat melalui konten-konten yang humanis dan populis. Hal ini menjadikannya figur yang membumi dan peduli, sehingga memperkuat citra personalnya.

Sebaliknya pola komunikasi yang kurang baik di media sosial akan dapat menimbulkan dampak negatif. Seperti adanya postingan dari pejabat publik yang terkesan mengabaikan aksi protes dari masyarakat menyebabkan banyaknya kecaman netizen dan menimbulkan demonstrasi besar-besaran di Indonesia, yang akhirnya menyebabkan terjadinya aksi anarkis dan penjarahan yang merugikan banyak.

Berkaca dari fenomena menarik dimana media sosial memegang peranan penting dalam membentuk persepsi dan kepercayaan publik saat ini, maka pejabat publik perlu:

1. Meningkatkan Sensitivitas Sosial: Gaya komunikasi harus lebih peka terhadap kondisi masyarakat, terutama saat terjadi krisis atau isu sensitif.

2. Mengutamakan Subtansi: Komunikasi di media sosial harus tetap berorientasi pada penyampaian informasi yang jelas dan substansial, bukan sekadar pencitraan.

3. Memahami Karakteristik Platform: Setiap platform memiliki karakteristik berbeda. Pejabat perlu beradaptasi dan menggunakan setiap platform secara efektif.

4. Mengelola Reputasi Digital: Membangun citra positif memerlukan konsistensi dan responsivitas. Reputasi digital yang buruk dapat merusak citra secara keseluruhan.

5. Memerangi Disinformasi: Pejabat harus proaktif dalam mengklarifikasi hoaks dan disinformasi yang beredar di media sosial untuk melindungi opini publik. 

Kesimpulannya, gaya komunikasi pejabat publik di media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik di Indonesia. Dari gaya humanis yang membangun kedekatan hingga gaya yang provokatif yang memicu polemik, media sosial menjadi medan yang menentukan popularitas dan reputasi. Pejabat yang mampu mengelola komunikasi digital dengan bijak, sensitif, dan berorientasi pada substansi akan lebih mampu membangun kepercayaan publik, sementara yang gagal akan rentan terperosok dalam jebakan pencitraan semata. 

Sumber: