Menelaah Dua Wajah Politik Asia Timur: Demokrasi Parlementer Jepang dan Sistem Partai Tunggal Tiongkok

Oleh: Wahyu Anjaraka. Mahasiswa Prodi Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang. [email protected]

Wahyu Anjaraka. Mahasiswa Prodi Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang --

Asia Timur memperlihatkan dua model pemerintahan yang sangat kontras: Jepang dengan sistem monarki konstitusional dan demokrasi parlementer, serta Tiongkok dengan sistem republik satu partai dan kendali kekuasaan terpusat.

Kedua negara ini tidak hanya berbeda dalam struktur pemerintahan, tetapi juga dalam cara kekuasaan dijalankan, legitimasi dibangun, dan bagaimana negara berinteraksi dengan masyarakatnya. 

Perbandingan ini penting karena menunjukkan bagaimana sistem politik membentuk karakter pemerintahan, stabilitas, serta kapasitas negara dalam menghadapi tantangan modern.

Jepang menjadi contoh unik demokrasi parlementer modern yang tetap menjaga nilai tradisional melalui institusi kaisar. Namun, posisi kaisar bersifat simbolis; kekuasaan eksekutif sepenuhnya berada di tangan Perdana Menter* dan kabinet yang dipilih melalui pemilu.

Karakter Utama Sistem Jepang

Legislatif Bikameral: Parlemen Jepang terdiri dari dua kamar (Dewan Perwakilan dan Dewan Penasihat), yang memastikan fungsi representasi masyarakat dan pengawasan pemerintah.

Birokrasi Profesional: Administrasi Jepang terkenal efektif dan meritokratis, mendukung kontinuitas kebijakan jangka panjang tanpa terlalu terguncang oleh perubahan politik.

Pluralisme Politik Terbuka: Sistem multi-partai memberikan ruang pada oposisi untuk mengkritik, mengawasi, dan menyeimbangkan kekuasaan eksekutif.

Dengan kombinasi demokrasi parlementer dan budaya birokrasi yang kuat, Jepang berhasil menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi publik.

Berbeda dengan Jepang, Tiongkok menempatkan Partai Komunis Tiongkok (PKT) sebagai aktor utama dalam seluruh proses pengambilan keputusan politik.

Meskipun secara formal terdapat Kongres Nasional Rakyat (KRN) sebagai lembaga tertinggi negara, fungsi utamanya lebih sebagai lembaga legitimasi kebijakan yang telah ditentukan partai.

Karakter Utama Sistem Tiongkok:

Sumber: