Demokrasi Indonesia dan Korea Selatan: Dua Jalan Berbeda Menuju Stabilitas Politik

Transisi Demokrasi: Indonesia Dinamis, Korea Selatan Terkonsolidasi

Indonesia memasuki era demokrasi pasca jatuhnya Orde Baru tahun 1998. Transisinya berlangsung cepat, tetapi sistem politik yang lahir bersifat longgar, fragmentatif, dan penuh kompromi.

Banyak partai muncul, namun tidak semuanya memiliki ideologi atau struktur yang kuat. Demokrasi Indonesia menjadi sangat hidup, tetapi sering kali tidak efektif.

Sebaliknya, Korea Selatan memasuki era demokrasi beberapa tahun lebih awal, yakni pada 1987. Transisinya lebih terkonsolidasi dan terkendali.

Mereka mampu membangun sistem multipartai yang tetap kompetitif, tetapi tidak terlalu terfragmentasi. Partai-partai besar memiliki struktur dan ideologi lebih solid, sehingga stabilitas politik lebih mudah terbentuk.

Indonesia tumbuh sebagai demokrasi yang inklusif, sementara Korea Selatan tumbuh sebagai demokrasi yang terstruktur dan terkonsolidasi.

Peran Negara dan Elite: Korea Terarah, Indonesia Cair dan Kompromistis

Korea Selatan mempertahankan peran negara yang tegas dalam pembangunan ekonomi dan pengelolaan politik. Kebijakan publik dapat dijalankan secara konsisten tanpa terlalu banyak gangguan dari tarik-ulur kepentingan elite.

Indonesia berbeda. Demokrasi di Indonesia sering diwarnai negosiasi berlapis—melibatkan elite politik, partai, dan bahkan oligarki ekonomi. Ruang kompromi yang terlalu luas sering membuat kebijakan publik lambat atau tidak berjalan secara konsisten.

Birokrasi: Pilar Stabilitas Korea, Tantangan bagi Indonesia

Kualitas birokrasi menjadi pembeda penting antara kedua negara.

Menurut saya, profesionalisme birokrasi Korea Selatan menjadi fondasi stabilitas politik yang kuat, sementara di Indonesia justru masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Masyarakat Sipil: Indonesia Lebih Plural, Korea Lebih Efektif

Masyarakat sipil Indonesia beragam, dinamis, dan vokal. Kebebasan berpendapat dan ruang publik terbuka lebar. Namun, keragaman ini sering memunculkan polarisasi, terutama berbasis agama, etnis, atau identitas politik.

Korea Selatan juga memiliki masyarakat sipil yang kuat dan kritis, terbukti lewat gerakan Candlelight Movement 2016. Namun, suara publik cenderung lebih disiplin, terarah, dan fokus pada tuntutan kebijakan yang konkret.

Siapa Lebih Stabil?

Menurut saya, Korea Selatan memiliki stabilitas politik yang lebih tinggi dibanding Indonesia, karena:

1. Partai politik lebih terstruktur dan sedikit fragmentasi.

2. Negara memiliki kapasitas yang kuat dan konsisten.

3. Birokrasi bekerja profesional dan minim konflik kepentingan.

4. Masyarakat relatif homogen dan tidak terlalu terbelah secara identitas.

Namun, Indonesia unggul dari sisi inklusi dan pluralisme, karena lebih membuka ruang demokrasi bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk minoritas, kelompok adat, dan komunitas sipil. Dua Demokrasi, Dua Jalan Menuju Stabilitas

Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan bahwa demokrasi tidak berkembang dalam satu pola yang sama.

• Korea Selatan mencerminkan demokrasi yang stabil, terkonsolidasi, dan efektif dalam pengambilan kebijakan.

• Indonesia mewakili demokrasi yang plural, terbuka, dan penuh partisipasi, tetapi masih menghadapi tantangan dalam konsolidasi institusi.

Jika Indonesia ingin mencapai stabilitas politik seperti Korea Selatan, reformasi birokrasi, penguatan partai politik, dan perbaikan institusi negara harus menjadi prioritas utama.

Demokrasi bukan hanya soal kebebasan. Demokrasi juga harus mampu menghadirkan stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan.