Selain permasalahan jalan, Feri Alwi juga mencatat adanya keluhan lain dari warga Desa Tanjung Rambang yang melaporkan kerusakan pada saluran drainase atau parit desa. Kerusakan parit ini disinyalir menjadi penyebab banjir saat hujan deras, dan warga berharap pemerintah daerah dapat segera menanganinya.
BACA JUGA:PEP Prabumulih Field Berhasil Tambah Produksi Melalui Sumur GNK-102 & GNK-103
BACA JUGA:2 Begal Bermodal Pistol Korek Api Ditangkap, Rampas Sepeda Motor Milik Pelajar di Prabumulih
Feri menjelaskan bahwa dalam menindaklanjuti keluhan ini, pihaknya harus terlebih dahulu memverifikasi status jalan dan parit yang dilaporkan, apakah termasuk jalan kota atau jalan provinsi.
“Kami akan pelajari dulu status dari jalan dan parit yang rusak, apakah termasuk dalam tanggung jawab pemerintah kota atau provinsi. Jika statusnya adalah jalan provinsi, maka kami di pemerintah kota tidak diperkenankan untuk menggunakan anggaran APBD kota dalam memperbaikinya. Untuk itu, kami akan berupaya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terbaik,” jelas Feri Alwi.
Kondisi jalan rusak dan infrastruktur yang bermasalah ini menjadi perhatian utama masyarakat Prabumulih, khususnya di desa-desa yang terdampak proyek pembangunan tol. Warga mengeluhkan bahwa kerusakan jalan ini tidak hanya mempengaruhi mobilitas dan aktivitas sehari-hari, tetapi juga berdampak pada perekonomian lokal.
Jalan desa yang menjadi akses utama warga untuk beraktivitas, seperti mengangkut hasil pertanian dan kegiatan usaha lainnya, kini dalam kondisi memprihatinkan.
BACA JUGA:BRI Cabang Prabumulih Perkenalkan Layanan Weekend untuk Tingkatkan Kepuasan Nasabah
BACA JUGA:2 Pelaku Jambet Handphone di Prabumulih Ditangkap, Modus Pepet Motor Korban
Dalam kesempatan reses tersebut, masyarakat menyampaikan harapan besar agar DPRD dan pemerintah daerah dapat segera mencari solusi yang efektif. Selain memperbaiki jalan dan parit yang rusak, masyarakat juga menginginkan adanya pengawasan lebih ketat terhadap proyek-proyek besar yang berpotensi menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar.
Kegiatan reses yang dilakukan oleh DPRD Kota Prabumulih ini menjadi wujud nyata komitmen anggota legislatif dalam menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan keluhan dan aspirasi masyarakat dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah kota dan pelaksana proyek.
Kerusakan jalan desa akibat proyek tol menjadi salah satu contoh dampak pembangunan yang perlu mendapat perhatian serius agar masyarakat di sekitar proyek tidak merasa dirugikan.
Keseriusan DPRD Kota Prabumulih dalam menindaklanjuti permasalahan ini diharapkan membawa hasil positif bagi warga Prabumulih, khususnya bagi masyarakat yang terkena dampak langsung dari proyek pembangunan tol.