Penyusunan Proses Bisnis Level-N Jadi Langkah Strategis Kemenkum Babel

sumeks.co – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengikuti Kick Off Meeting Penyusunan Peta Proses Bisnis Level-N yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (11/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam penyusunan proses bisnis terintegrasi guna memperkuat tata kelola organisasi yang lebih efektif dan modern.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Babel, Johan Manurung, dalam kegiatan itu diwakili Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, N.A Triandini Oscar. Turut hadir sejumlah pegawai Kanwil Kemenkum Babel, di antaranya Analis Anggaran Ahli Pertama Juning Diastuti, Penata Kelola Pemerintahan Andri Prabowo, Pranata Komputer Ertiandi Dwi Cahyadi, serta peserta MagangHub Kemnaker.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Tata Usaha Biro Perencanaan dan Organisasi, Dewi Ambarwati. Dalam sambutannya, ia menjelaskan bahwa penyusunan Peta Proses Bisnis Level-N merupakan lanjutan dari proses penyusunan Level 0, Level 1, dan Level 2 yang sebelumnya telah dilakukan di lingkungan Kementerian Hukum.

BACA JUGA:Perkuat Akuntabilitas Layanan Hukum, Kemenkum Babel Teken Addendum Kontrak OBH 2026

BACA JUGA:Kemenkum Babel dan 10 OBH Perkuat Peran Paralegal Posbankum Desa/Kelurahan

Menurutnya, penyusunan proses bisnis tersebut penting untuk memperjelas alur kerja, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, serta memastikan sinkronisasi antarunit kerja berjalan optimal.

Kegiatan ini juga menghadirkan tim konsultan dari Value Alignment Advisory, yakni Henry, Laila, dan Andhika Siwabessy, didampingi Konsultan Pendamping Gunawan dan Alfi W. Mereka memberikan pemaparan terkait metode penyusunan proses bisnis yang terintegrasi dan berbasis strategi organisasi.

Dalam materi yang disampaikan, dijelaskan bahwa Peta Proses Bisnis Level-N merupakan turunan langsung dari strategi organisasi yang berfungsi menghubungkan sasaran organisasi, alur kerja, hingga kebutuhan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). Melalui penyusunan tersebut diharapkan tercipta pola kerja yang lebih sistematis, terukur, dan selaras dengan target organisasi.

Kick off meeting ini bertujuan menyamakan persepsi seluruh unit kerja terkait metode, tahapan, serta jadwal penyusunan proses bisnis. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana penyamaan penggunaan template kerja dan mekanisme validasi hasil melalui Focus Group Discussion (FGD).

Adapun pelaksanaan FGD dijadwalkan berlangsung mulai 11 Mei hingga 15 Juni 2026. Seluruh hasil penyusunan nantinya akan diintegrasikan ke dalam sistem Business Process Management (BPM) untuk mempermudah proses monitoring, evaluasi, dan penyelarasan kebijakan organisasi secara menyeluruh.

Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menyampaikan bahwa penyusunan peta proses bisnis merupakan langkah strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional dan adaptif.

Menurutnya, proses bisnis yang tersusun secara sistematis akan membantu pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi menjadi lebih efektif, efisien, serta selaras dengan arah kebijakan kementerian.

Melalui kegiatan ini, seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum diharapkan memiliki pemahaman yang sama dalam penyusunan proses bisnis dan mampu mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

     

Sumber: