Kanwil Kemenkum Babel Bahas Enam Raperkada Penataan Ruang Bangka Selatan

Pembahasan memastikan tidak terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta menyempurnakan aspek teknik penyusunan agar lebih sistematis dan mudah diimplementasikan.

Diskusi berlangsung dinamis, dengan berbagai masukan konstruktif dari perangkat daerah Kabupaten Bangka Selatan. Seluruh pihak sepakat bahwa regulasi penataan ruang harus responsif terhadap kebutuhan daerah dan mendukung penyelenggaraan pembangunan yang tertib.

Apresiasi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan

Assisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bangka Selatan, Haris Setiawan, memberikan apresiasi atas pendampingan yang dilakukan Kanwil Kemenkum Babel.

Menurutnya, pengharmonisasian ini merupakan langkah strategis untuk memastikan regulasi yang disusun dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

“Fasilitasi dari Kanwil sangat membantu dalam memperkuat kualitas Raperkada yang kami susun, sehingga lebih terarah dan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Komitmen Kanwil Kemenkum Babel Kawal Kualitas Regulasi Daerah

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menegaskan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan penting untuk menyempurnakan setiap rancangan peraturan daerah.

“Harmonisasi memastikan setiap aturan memiliki keselarasan dengan ketentuan yang lebih tinggi serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah,” ungkapnya.

Ia juga menyatakan kesiapan Kanwil untuk terus mendukung Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam memfinalisasi keenam Raperkada tersebut.

“Harapan kami, seluruh rancangan dapat segera difinalisasi dan ditetapkan demi mendukung tata kelola ruang yang tertib dan berkelanjutan,” tambahnya.

Sinergi Pusat dan Daerah Semakin Kuat

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, mewakili Kepala Kanwil, bersama tim perancang peraturan perundang-undangan.

Dari Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan hadir Assisten Pemerintahan dan Kesra, Plt. Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas PUPR, perwakilan Inspektorat Daerah, DPMPTSP, serta Bagian Hukum.

Kehadiran para pejabat tersebut mencerminkan sinergi kuat dalam penyusunan regulasi yang berkualitas, implementatif, dan sesuai kebutuhan daerah.

Sumber: