PNBP Naik, Kinerja Meningkat: Kementerian Hukum Fokus pada Program Utama Presiden Prabowo

Dalam bidang pembinaan hukum nasional, Kemenkum telah memberikan 2.045 bantuan hukum litigasi dan 542 bantuan hukum non-litigasi.

Salah satu program unggulan Kemenkum adalah pendirian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang ditargetkan mencapai 7.000 Posbankum pada tahun 2025.

BACA JUGA:Layanan Legalisasi Dokumen Lintas Negara di Kanwil Kemenkum Babel Capai 230 Permohonan hingga Juli 2025

BACA JUGA:Capaian Luar Biasa Kanwil Kemenkum Babel di Bidang Administrasi Hukum Umum Semester 1 2025

Pada triwulan II 2025, Kemenkum telah berhasil mendirikan 8.706 Posbankum, melebihi target yang telah ditetapkan. Dengan total Posbankum yang telah dibentuk hingga semester I 2025 sebanyak 10.470, program ini semakin memperluas akses hukum bagi masyarakat.

Selain itu, Kemenkum juga mengadakan pelatihan paralegal untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dalam memberikan bantuan hukum. Hingga Juni 2025, sudah terdapat 15.092 peserta pelatihan paralegal di berbagai daerah di Indonesia.

Kemenkum juga terus berperan aktif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Pada triwulan II 2025, Kemenkum telah menyelesaikan proses harmonisasi sebanyak 3.422 Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RPPU).

RUU Prioritas Nasional yang sedang disiapkan antara lain RUU KUHAP, RUU Narkotika dan Psikotropika, serta RUU Perubahan UU 37/2004 tentang Kepailitan. Supratman menegaskan pentingnya penggantian KUHAP untuk menghadirkan sistem peradilan pidana yang lebih terpadu dan sesuai dengan perkembangan hukum dan teknologi.

BACA JUGA:Ini Capaian Luar Biasa Kanwil Kemenkum Babel dalam Pembinaan Hukum 2025

BACA JUGA:Kemenkum Babel Lakukan Harmonisasi Empat Ranperbup Kabupaten Bangka untuk Pembentukan Produk Hukum Berkualitas

Kemenkum juga menyelenggarakan berbagai pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas SDM. Pada periode April-Juni 2025, sebanyak 34.637 peserta mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemenkum, yang meliputi berbagai metode seperti webinar, pembelajaran jarak jauh, dan pelatihan hybrid.

Selain itu, Kemenkum menjalin kerja sama dengan 20 kementerian/lembaga lainnya untuk mendukung pembangunan hukum di Indonesia.

Kemenkum terus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap layanannya. Pada triwulan II 2025, Kemenkum telah menindaklanjuti 131 temuan dari 321 temuan yang diajukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Supratman menegaskan bahwa Kemenkum akan terus berupaya memberikan layanan terbaik yang cepat, efisien, dan inklusif untuk masyarakat.

BACA JUGA:Kemenkum Babel Gelar Evaluasi Mendalam untuk Tingkatkan Standar Layanan Bantuan Hukum di Bangka Belitung

Sumber: