Pemprov Sumsel Raih Opini WTP ke-11 Berturut-Turut dari BPK RI atas Laporan Keuangan 2024

Simbolis penyerahan LHP oleh BPK RI kepada Pemprov Sumsel, menandai pencapaian akuntabilitas keuangan yang konsisten selama 11 tahun berturut-turut.--
Ia menambahkan bahwa pengelolaan keuangan yang baik menjadi fondasi penting dalam mendukung program-program strategis, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan pelayanan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Herman Deru juga menekankan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi dari BPK dalam laporan tersebut.
"Kami akan menindaklanjuti semua catatan yang diberikan oleh BPK sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan," jelasnya.
BACA JUGA:Pemprov Sumsel - Kementerian PKP RI Sinergi Revitalisasi Rusunawa Pekerja Palembang
BACA JUGA: Pemprov Sumsel Dukung Penuh Penyidik Ungkap Perkara Dugaan Korupsi Pasar Cinde
Sementara itu, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, Sarjono, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan konsistensi dan kualitas laporan keuangan Pemprov Sumsel yang terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan serta pelaksanaan rencana aksi atas tindak lanjut rekomendasi sebelumnya, BPK memberikan opini WTP atas laporan keuangan Pemprov Sumsel Tahun Anggaran 2024,” terang Sarjono.
Ia pun memberikan apresiasi atas pencapaian luar biasa ini.
“Kami harap opini WTP yang diterima untuk ke-11 kalinya ini bisa menjadi motivasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.
BACA JUGA:Soal 5 BUMD Pemprov Sumsel yang Masuk Kategori Tidak Sehat, Ini Kata Gubernur Herman Deru
BACA JUGA:Wagub Cik Ujang Pimpin Apel Gabungan dan Halal Bihalal Bersama Pegawai di Lingkungan Pemprov Sumsel
Rapat Paripurna tersebut juga dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie beserta jajaran pimpinan dan anggota dewan, Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel.
Capaian ini semakin memperkuat posisi Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi dengan tata kelola keuangan terbaik di Indonesia, yang mampu mempertahankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas di tengah tantangan pengelolaan anggaran daerah yang kompleks.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: