Surya Paloh Tegas Tolak Petisi Pemakzulan Gibran: Tak Ada Dasar Hukum yang Kuat

BACA JUGA:Kebijakan Tarif Impor Brutal Jadi Sorotan Tajam Dunia, Selain 'Hands Off' Wacana Pemakzulan Trump Menggema

Senada dengan Paloh, sejumlah pakar hukum tata negara juga memperingatkan bahwa isu pemakzulan yang digulirkan tanpa landasan hukum hanya akan memperburuk polarisasi politik. 

"Kalau tidak ada pelanggaran berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau tindak pidana berat lain, maka pemakzulan tidak bisa diproses begitu saja," ujar seorang ahli hukum dari Universitas Indonesia.

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghormati semua bentuk aspirasi masyarakat, termasuk petisi yang diajukan Forum Purnawirawan.

Namun, Prabowo juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas politik nasional di tengah upaya konsolidasi pemerintahan baru.

"Prinsip trias politika harus dijunjung tinggi. Eksekutif tidak boleh mencampuri urusan legislatif dan yudikatif," kata Wiranto.

Gibran sendiri memilih bersikap tenang dalam menghadapi isu yang berkembang.

Dalam beberapa kesempatan, ia hanya menyatakan bahwa dirinya fokus bekerja mendampingi Presiden Prabowo untuk mewujudkan program-program pemerintahan ke depan.

"Saya konsentrasi untuk bekerja. Tidak ingin terjebak dalam polemik," ujarnya singkat saat ditemui awak media.

Di tengah polemik ini, masyarakat sipil juga terbelah. Sebagian mendukung langkah Forum Purnawirawan dengan alasan bahwa Pemilu 2024 menyisakan banyak persoalan etik yang belum sepenuhnya dijawab.

Namun, banyak pula yang menilai bahwa gerakan ini berpotensi memperuncing ketegangan politik yang justru merugikan kepentingan nasional.

MPR sendiri hingga saat ini belum mengeluarkan sikap resmi atas petisi tersebut.

Sementara itu, berbagai pihak mengingatkan agar seluruh proses aspirasi politik tetap ditempuh melalui jalur konstitusional, dengan mengutamakan prinsip-prinsip hukum dan etika bernegara.

Dengan suhu politik yang mulai menghangat, banyak pihak berharap agar semua elemen bangsa mampu menahan diri dan lebih mengutamakan stabilitas nasional di atas kepentingan politik sesaat.

Karena bagaimanapun juga, dalam demokrasi, kekuasaan harus berjalan beriringan dengan hukum, bukan sekadar didorong oleh tekanan politik.

Sumber: