Membangun Sinergi Hukum di Desa, Kakanwil Kemenkum Babel Terima Audiensi APDESI

PJA memiliki tiga kategori penghargaan, yaitu Non Litigation Peacemaker (NLP) yang diberikan kepada kades/lurah yang berhasil menyelesaikan sengketa di wilayahnya, Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ) yang diberikan kepada desa atau kelurahan yang mendorong kesadaran hukum dan mendukung program pemerintah, serta Paralegal Justice Award (PJA) yang diberikan kepada kades/lurah yang telah menjalankan program paralegal dengan baik.

Harun Sulianto menambahkan bahwa pada ajang PJA 2025 ini, para kades dan lurah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menunjukkan prestasi yang luar biasa. Pada tahun 2023, tiga kades/lurah dari Babel berhasil lolos ke tingkat nasional, di mana dua orang kades meraih penghargaan Non Litigation Peacemaker (NLP) dan satu lurah mendapatkan penghargaan PJA.

BACA JUGA:Transformasi Layanan Publik! Kanwil Kemenkumham Babel Evaluasi Survei untuk Wujudkan Wilayah Bebas Korupsi

BACA JUGA:Pengawasan Notaris Diperketat! Kemenkumham Babel Gelar Rapat Koordinasi untuk Tingkatkan Profesionalisme

Prestasi tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2024, di mana sebanyak 12 kades/lurah dari Babel berhasil lolos ke tingkat nasional, dengan 12 kades/lurah meraih penghargaan NLP, dua kades mendapatkan penghargaan ASJ, dua kades meraih penghargaan PJA, dan satu kades memperoleh penghargaan Top Favorit Publik.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa kades dan lurah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan kesadaran hukum dan membangun budaya hukum yang baik di desa-desa mereka.

Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan memiliki pemahaman yang kuat mengenai hak dan kewajiban mereka.

Dalam acara ini, selain Kakanwil Kemenkum Babel, Harun Sulianto, hadir pula sejumlah pejabat penting lainnya, seperti Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Babel, Qriz Pratama, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, serta fungsional perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum dari Kanwil Kemenkum Babel.

BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Babel Perkuat Strategi Media Sosial Demi Citra Positif

BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Babel Ikuti Pembukaan Pelatihan Penguatan Substansi Kekayaan Intelektual Tahun 2025

Selain itu, hadir juga sejumlah kepala desa yang merupakan perwakilan dari APDESI Kepulauan Bangka Belitung.

Audiensi ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara Kanwil Kemenkum Babel dan APDESI, serta membuka peluang bagi peningkatan kapasitas hukum di tingkat desa, yang pada akhirnya dapat mendorong pembangunan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sumber: