Revolusi Hukum Pidana! Webinar Nasional Bahas Transformasi Besar dalam KUHP Baru

SUMEKS.CO - Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan mulai diberlakukan pada 2 Januari 2026, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM menggelar Webinar Nasional bertajuk "Paradigma Modern dalam KUHP Baru".

Acara ini berlangsung pada Kamis, 30 Januari 2025, di Kampus Politeknik Pengayoman Indonesia serta diikuti oleh peserta secara luring dan daring.

Wakil Menteri Hukum, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, dalam sambutannya menegaskan bahwa KUHP baru membawa perubahan paradigma dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Ia mengajak seluruh peserta untuk memahami pergeseran pendekatan hukum yang lebih modern dan berkeadilan.

BACA JUGA:Kemenkumham Babel Dorong Pendaftaran Hak Cipta dan Desain Industri di Universitas Pertiba

BACA JUGA:Kanwil Kemenkumham Babel Bahas Penggunaan Dana Desa untuk THR Perangkat Desa

"KUHP baru meninggalkan pendekatan retributif yang terlalu menitikberatkan pada pidana penjara dan mulai mengakomodasi penyelesaian konflik berbasis keadilan restoratif. Hal ini bertujuan untuk mengurangi masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan," ujar Prof. Edward dalam paparannya.

Salah satu perubahan fundamental yang disoroti dalam KUHP baru adalah pengakuan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Ancaman sanksi bagi korporasi juga lebih tinggi dibanding individu, meliputi denda, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin usaha, hingga pembubaran korporasi.

Lebih lanjut, Prof. Edward juga menjelaskan bahwa KUHP baru memberikan kewenangan lebih luas kepada hakim dalam memutus perkara pidana.

BACA JUGA:Transformasi Layanan Publik! Kanwil Kemenkumham Babel Evaluasi Survei untuk Wujudkan Wilayah Bebas Korupsi

BACA JUGA:Pengawasan Notaris Diperketat! Kemenkumham Babel Gelar Rapat Koordinasi untuk Tingkatkan Profesionalisme

Hakim diwajibkan mempertimbangkan berbagai faktor seperti motif pelaku, kondisi sosial, dampak pada korban, serta nilai keadilan dalam masyarakat.

Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi sosialisasi perubahan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Sumber: