Pj Walikota Pangkalpinang Tinjau Langsung Pelaksanaan Pilkada di Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang

Sementara untuk pegawai Lapas Perempuan, tercatat sebanyak 16 orang menggunakan hak pilihnya, sementara 2 orang pegawai tidak hadir pada hari pemungutan suara.

Untuk Pilkada Kota Pangkalpinang, hanya 61 orang pemilih yang berasal dari Kota Pangkalpinang. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pemilih yang terdaftar pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, yang melibatkan warga dari seluruh Provinsi Bangka Belitung.

BACA JUGA:Kemenkumham Babel Gelar Diskusi Evaluasi Kebijakan Remisi dan Pembebasan Bersyarat

BACA JUGA:Imigrasi Kemenkumham Babel Terbitkan 14.646 Paspor Hingga Oktober 2024

Selain Pj. Walikota Pangkalpinang, hadir juga dalam acara tersebut sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel, Harun Sulianto, yang mengucapkan terima kasih kepada Pj. Walikota Pangkalpinang atas kesediaannya untuk memantau langsung jalannya Pilkada di Lapas Perempuan.

"Terima kasih atas perhatian Bapak Pj. Walikota yang telah hadir di sini untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pilkada di Lapas Perempuan Pangkalpinang," ujar Harun Sulianto.

Beberapa pejabat lainnya yang turut hadir dalam kegiatan ini adalah Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Babel, Kunrat Kasmiri, Kepala Lapas Perempuan Pangkalpinang, Meita Eriza, Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang, Imam Ghozali, Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Sri Heny Alamsari, Kepala Staf Kodim Pangkalpinang, Letkol Arm Bontor Karo Karo, serta Perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pangkalpinang.

Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga proses demokrasi yang jujur, adil, dan transparan.

BACA JUGA:Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-96, Kanwil Kemenkumham Babel Gelar Upacara Bendera

BACA JUGA:Cetak Rekor! M. Panca Jiwo Alfa Linggo Raih Skor Tertinggi SKD CPNS Kemenkumham Babel dengan Nilai 478

Kunjungan ini juga menjadi simbol dari pentingnya partisipasi seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga binaan, dalam proses pemilihan umum.

Meskipun berada dalam masa hukuman, mereka memiliki hak yang sama untuk memilih pemimpin yang akan memimpin daerah mereka.

Pemerintah kota bersama lembaga terkait memastikan bahwa seluruh warga negara, tanpa terkecuali, bisa menyalurkan hak politik mereka secara adil dan tanpa hambatan.

Pilkada di Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang berjalan dengan lancar, dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi pelaksanaan Pilkada di tempat lainnya, khususnya bagi warga binaan yang juga berhak memilih.

Sumber: