Bawaslu Sumsel Gelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Lubuklinggau
Bawaslu Sumsel menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif untuk memastikan netralitas kepala desa dan lurah dalam Pilkada 2024 di Lubuklinggau.--
"Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk mengawasi jalannya Pilkada, dan kami di Bawaslu akan memberikan perlindungan serta memastikan adanya tindak lanjut jika ada pelanggaran," ujar Kurniawan, menambahkan.
Acara ini juga mengangkat pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa dan kelurahan, khususnya dalam hal pemahaman tentang etika netralitas dan aturan yang berlaku.
BACA JUGA:Lindungi Petugas Adhoc Di Pilkada 2024, Bawaslu PALI Gandeng BPJS Ketenagakerjaan
BACA JUGA:Pastikan Pendistribusian Logistik Pilkada Lancar dan Aman, Bawaslu PALI Gelar Rakernis
"Salah satu tujuan kami adalah agar setiap lurah dan kepala desa dapat memahami serta menerapkan prinsip netralitas dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, kita berharap demokrasi kita akan semakin berkualitas," ujar Kurniawan.
Pada kesempatan yang sama, pemerintah Kota Lubuklinggau yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemasyarakatan dan SDM, Heri Zulianta, memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif Bawaslu Sumsel ini.
"Pemerintah Kota Lubuklinggau siap mendukung upaya Bawaslu dalam menjaga netralitas ASN dan perangkat desa. Kami ingin Pilkada 2024 berjalan dengan lancar dan bebas dari praktik politik yang tidak sehat," ujar Heri.
Kegiatan ini juga mendapat apresiasi dari beberapa OPD yang hadir, seperti Kesbangpol dan Inspektorat Kota Lubuklinggau.
BACA JUGA:Bawaslu Sumsel Terima Tim HDCU: Laporkan Dugaan Pelanggaran
BACA JUGA:Tingkatkan Netralitas Pilkada Serentak, Bawaslu PALI Gelar Sosialisasi
Kepala Kesbangpol Lubuklinggau menekankan bahwa sosialisasi seperti ini sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada aparat di tingkat desa dan kelurahan tentang regulasi Pilkada dan pentingnya menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada.
Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan para lurah, kepala desa, dan seluruh aparatur desa serta masyarakat dapat menjaga integritas dan netralitas mereka selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Melalui pengawasan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, Bawaslu berharap tercipta Pilkada yang adil, bersih, dan transparan, serta bebas dari praktik kecurangan dan manipulasi politik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: