Pilkada Sumsel 2024, FGD FH Universitas Muhammadiyah Palembang Soroti Poin Perspektif Hukum Tata Negara

“Kami melihat dalam pelaksanaan Pilkada Sumsel belum ada satu pokok  pikiran yang dikembangkan akademisi dan praktisi hukum dalam kontek hukum tata negara," jelasnya.

Sehingga, dengan dilaksanakannya diskusi ini hasilnya diharapkan bisa mereview atau evaluasi awal terhadap pelaksanaan Pilkada di Sumsel.

BACA JUGA:Menuju Pilkada Serentak 2024, Pastikan Pilkada Serentak 2024 Berjalan Lancar dan Aman

BACA JUGA:Menuju Pilkada Serentak 2024, Pastikan Pilkada Serentak 2024 Berjalan Lancar dan Aman

Dengan narasumber yang berkompeten serta panelis yang terdiri dari akademisi hukum dan praktisi hukum, kedepannya dapat Speak Up ke publik atau menyampaikan pola pikiran mereka sebagai bentuk respon. 

Selain itu, hasil diskusi ini nantinya juga akan dikoordinasikan kepada pemangku kepentingan, sebagaimana Pilkada tingkat provinsi dan kabupaten/kota bisa berjalan dengan berkualitas jujur dan adil.

"Jangan sampai Pilkada ini dijadikan momentum pesta saja dan tidak mendatangkan manfaat jangka panjang," ujarnya.

Sumber: