Ketua Komisi II DPR RI: Hubungan Tererat dengan Kementerian ATR/BPN, Bukan Sekadar Mitra Kerja

"Tiga Panja ini adalah bentuk cinta dan kepedulian Komisi II DPR RI kepada Kementerian ATR/BPN," ujar Ahmad Doli. Panja ini bertugas mengawasi dan mengevaluasi berbagai kebijakan strategis di bidang pertanahan yang menjadi perhatian khusus DPR RI dan masyarakat luas.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Doli juga menyampaikan harapannya agar acara ini bukan menjadi momen perpisahan, melainkan awal dari kelanjutan hubungan baik dan persahabatan antara Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/BPN.

BACA JUGA:SKK Migas – KKKS SRMD Renovasi Polindes Desa Belani untuk Wujudkan Desa Sehat dan Berkelanjutan

BACA JUGA:Nubia Flip 5G Meluncur Perdana di Pasar Global dengan Performa Terbaik, Bikin Lawan Ketar-ketir

Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN atas kerja sama yang telah terjalin selama lima tahun terakhir.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama seluruh pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI atas kerja sama yang luar biasa selama lima tahun ini. Kami juga memohon maaf apabila selama interaksi dan komunikasi ada hal yang kurang berkenan," ujar Ahmad Doli menutup sambutannya.

Acara ramah tamah ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang dan Syamsurizal, serta seluruh anggota Komisi II DPR RI.

Selain itu, turut hadir para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli, Staf Khusus, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Kepala Kantor Wilayah BPN dari beberapa provinsi di Jawa dan Lampung.

BACA JUGA:Telkomsel Sukses Hadirkan Teknologi 5G di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Trafik Melonjak 340 Persen

BACA JUGA:Kadisdik Palembang Ajak Siswa SMPN 37 Raih Sukses di Era Digital

Acara ini diharapkan dapat semakin mempererat hubungan kerja sama antara Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan tugas-tugas mereka yang berkaitan dengan agraria dan tata ruang, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia dalam bidang pertanahan dan tata ruang yang lebih baik di masa mendatang.

Dengan adanya hubungan kerja yang kuat ini, diharapkan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian publik, seperti mafia pertanahan dan penataan ruang, dapat diatasi dengan lebih efektif melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif, khususnya dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan di bidang agraria dan tata ruang.

Sumber: