Kasus Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Kolaborasi Kominfo, BSSN, dan DJP Tangani Ancaman Siber

Selain itu, Prabu juga memberikan imbauan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan data pribadi secara mandiri.

Beberapa langkah yang disarankan antara lain mengubah kata sandi secara berkala dan menghindari tautan maupun file mencurigakan yang berpotensi mencuri data pribadi.

BACA JUGA:Bocah Perempuan Dililit Lakban Ditemukan Tergeletak di Pantai Cihara Banten, Pelakunya Teman Ibu Korban

BACA JUGA:Ponsel Pintar Samsung Galaxy A93 5G Dirancang dengan Kinerja Multitasking dan Gunakan Material Berkualitas

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri telah melakukan penelitian terkait dugaan kebocoran ini. DJP menyatakan bahwa setelah melakukan pengecekan mendalam, mereka tidak menemukan adanya kebocoran langsung dari sistem informasi yang mereka kelola.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menyampaikan bahwa struktur data yang tersebar di internet tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak.

"Struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Kalaupun ada kebocoran, bukan berasal dari sistem DJP," jelas Dwi Astuti pada pekan lalu, 20 September 2024.

Namun, pernyataan tersebut tidak meredakan kekhawatiran publik. Dugaan kebocoran 6 juta data NPWP, termasuk data pribadi Presiden Jokowi dan beberapa pejabat tinggi negara, menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana data-data sensitif ini dapat diperjualbelikan di Breach Forums, sebuah forum online yang dikenal sebagai tempat transaksi data-data yang bocor.

BACA JUGA: Terpental dari Bak Motor Kaisar Bermuatan Bawang Putih, Seorang Penumpang Tewas di Atas Flyover Jakabaring

BACA JUGA:Pengerjaan Dikebut, Jalan Tol IKN Siap Beroperasi Akhir 2025

Informasi ini pertama kali disampaikan oleh Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, melalui unggahan di platform media sosial X pada 18 September 2024.

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor handphone, email, dan lain-lain," ungkap Teguh dalam unggahannya.

Ia juga menambahkan bahwa data milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani, dan beberapa menteri lainnya termasuk dalam sampel data yang bocor.

Dugaan kebocoran ini menambah panjang daftar kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

BACA JUGA:Tim Pesilat Polda Sumsel Kembali Torehkan Tinta Emas, Sabet Juara Umum II di Kapolri Cup II 2024

Sumber: