Pj Gubernur Elen Setiadi Pimpin Rakor Pertimbangan Penyelesaian Illegal Drilling

"Rapat ini kita lakukan untuk mengupayakan bagaimana penyelesaian regulasinya bisa permanen secara berkelanjutan kedepan. Sehingga aspek keamanan, aspek pengaturan regulasi bisa dilakukan," jelas Elen. 

Pada perkembangan terbaru tanggal 4 Juni 2024 lanjut Elen, hasil rapat Koordinasi dengan Kemenko Polhukam mengungkapkan bahwa untuk pengaturan sekurang-kurangnya harus dalam bentuk Perpres. Mengingat substansi pengaturannya bersifat lintas K/L (hukum, lingkungan, daerah, badan usaha dll), peniadaan upaya penegakan hukum , penyusunan rancangan regulasi untuk pembinaan, penyelesaian dan penanganan illegal drilling dll. 

Pengaturan melalui Perpres ini diharapkan sejalan dengan saran Satgasus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Polri dimana pengaturanya mengedepankan upaya peniadaan penegakan hukum agar diusulkan dalam Rapat bersama Presiden untuk mendapatkan arahan langsung dari Presiden.

BACA JUGA:Pj Gubernur Elen Setiadi Hadiri Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara BUMN - BUMD di KPK RI

BACA JUGA:Pj Gubernur Elen Setiadi Komitmen Ciptakan Pilkada Serentak di Sumsel Berjalan Aman dan Damai  

Adapun usulan solusi yang dapat dilakukan dalam penanganan illegal drilling ini menurut Elen terdiri dari beberapa hal.

Yakni penyusunan rancangan regulasi untuk pembinaan, penyelesaian, dan penanganan illegal drilling.

Hal ini memerlukan payung hukum minimal dalam bentuk Perpres mengingat substansi pengaturannya, tidak hanya terkait pengaturan disisi minyak dan gas bumi saja tapi juga terkait perizinan lingkungan.

Kemudian lebih mengedepankan pembinaan dan meniadakan penegakan hukum. 

BACA JUGA:Dorong Percepatan Pembangunan Sumsel, Pj Gubernur  Elen Setiadi Resmikan Jembatan Sako (T3) di OKU 

BACA JUGA:Konten Kreator Malaysia Puji Setinggi Langit Timnas Indonesia Sukses Kalahkan ‘Juara Dunia’ Argentina

Usulan solusi berikutnya kata Elen adalah pengaktifan kembali Tim Satgas Penanganan Kegiatan Ilegal Migas dengan beranggotakan lintas kementerian atau lembaga yang merupakan salah satu alternatif solusi yang diharapkan mampu menanggulangi kegiatan ilegal migas secara masif dan sistematis. 

“Di Sumsel ini ada 5.482 yang tercatat.Namun faktanya di lapangan bisa dua kali lipat. Lokasi-lokasinya input bukan hanya sumur-sumur tua namun ada banyak juga sumur-sumur baru yang menggunakan data ESDM. Kalau kondisi sumur tua kita bisa maklum. Tapi kalau sudah menggunakan data seismik yang ada di ESDM kemudian mereka gali dengan alat seadanya inilah yang dapat menimbulkan bahaya bencana dan K3L Maka ini akan rawan sekali," jelas Elen. 

Menurut Elen karena sangat urgen itulah alasan pihaknya ingin peroslan ini segera diselesaikan. 

"Melalui rapat ini kami ingin dapat memberikan arahan dalam pengelolaan  keekonomian yang sering jalan dengan penegakan hukum dengan aspek legalitasnya," tambah Elen. 

Sumber: