Charta Politika Rilis Tiga Teratas Elektabilitas Tertinggi Calon Walikota Palembang, Tidak Ada Nama Nandriani?

Charta Politika Rilis Tiga Teratas Elektabilitas Tertinggi Calon Walikota Palembang, Tidak Ada Nama Nandriani?

Charta Politika Rilis Tiga Teratas Elektabilitas Tertinggi Calon Walikota Palembang, Tidak Ada Nama Nandriani?--

Dari daftar survey tersebut, nama Nandirani yang terkenal dengan jargonnya "Ibu Kita Menata Ibu Kota" serta balihonya tersebar disetiap sudut Kota Palembang tidak ada didalam daftar tersebut.

Menurut Analis Politik Charta Politika, Nachrudin, S.IP, mengatakan angka tinggi dalam survei biasanya menguntungkan pejabat yang sedang menjabat, namun ada kemungkinan perubahan drastis.

BACA JUGA:Asti Rosmala Dewi Kembalikan Formulir Pendaftaran Balon Wawako Palembang ke PKB

BACA JUGA:Rapat Paripurna Istimewa HUT Kota Palembang ke-1341, Pj Walikota Ratu Dewa Pamit

Diterangkannya, survei tersebut yang melibatkan 600 responden dengan metode Multi Stage Random Sampling yang memiliki margin of error 4%.

Dalam uji simulasi enam nama calon walikota, Ratu Dewa memperoleh 41,5%, Fitrianti Agustinda 26,8%, Yudha Pratomo 21,2%, dan beberapa nama lainnya di bawah 1%.

Pada simulasi tiga nama, Ratu Dewa mendapatkan 42,5%, Fitrianti Agustinda 27,3%, dan Yudha Pratomo 21,8%, sementara 8,3% responden belum menentukan pilihan.

Sementara, khusus untuk nama Yudha Pratomo yang justru mengalami peningkatan menurut pengamat politik Sumsel Haekal Al Haffafah, disebabkan oleh beberapa faktor.

BACA JUGA:Nama Ratu Dewa Kembali Unggul untuk Pilwako 2024, Hasil Survey Terbaru Indikator Politik Indonesia

BACA JUGA:Ratu Dewa dapat Dukungan Maju Pilwako 2024, Keluarga Minang S3 Deklarasikan Dukungan

Diantaranya kata Haekal kerja politik yang efektif, program nyata yang menyentuh masyarakat, dan strategi door-to-door serta sebaran baliho dan spanduk yang masif.

"Elektabilitas Yudha Pratomo naik signifikan berkat program-program ke masyarakat. Fitrianti Agustinda cenderung stagnan karena kurangnya dukungan dari lingkar pejabat, sementara Ratu Dewa menurun akibat isu banjir, kemacetan, dan persepsi masyarakat yang merasa pekerjaan PJ Walikota tercampur dengan kampanye Pilkada," jelas Haekal.

Haekal yang juga merupakan Direktur Eksekutif Indonesian Democracy Study Center, menambahkan dilihat dari simulasi tiga nama seperti Ratu Dewa masih tinggi.

"Namun kita akan lihat perubahan setelah ia tidak lagi menjabat sebagai Pj Walikota," tambahnya.

BACA JUGA:Spesial Performance Armada, KPU Gelaran Peluncuran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: