Wujudkan WBBM, Kanwil Kemenkumham Babel Diganjar Penghargaan Inspektorat Jenderal

Reynhard juga menyebutkan, jika Tim Penilai Internal (TPI) perlu memperhatikan beberapa hal untuk menambah peluang keberhasilan satker memperoleh predikat WBK/WBBM, yaitu memastikan tindak lanjut hasil pengawasan dari APIP/BPK telah selesai 100%, memastikan hasil evaluasi penerapan SAKIP, memastikan tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN, serta komitmen dan pemahaman pimpinan serta pegawai terkait pembangunan ZI.

“TPI juga perlu melihat kualitas implementasi dari komponen pengungkit serta data dukung implementasinya, inovasi-inovasi berdampak kepada masyarakat yang telah dilakukan satuan kerja, hasil survey satuan kerja, serta capaian kinerja dari satuan kerja,” sebutnya.

BACA JUGA:Ini Imbauan Penting PPIH untuk Jamaah Haji Indonesia Jelang Keberangkatan ke Tanah Suci Makkah

BACA JUGA:Acer Aspire Vero AV15-51R Edisi Khusus National Geographic, untuk Kerja Sehari-Hari, Cek Harga dan Detailnya!

Lebih lanjut dikatakan Reynhard, seleksi ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa hanya satuan kerja dengan kesiapan dan dedikasi tinggi yang dapat melangkah lebih jauh dalam perjalanan menuju predikat WBK-WBBM.

“Dukungan penuh dari seluruh jajaran Kementerian serta semangat reformasi birokrasi yang terus menguat, menjadi modal utama untuk mencapai target-target yang lebih menantang di tahun mendatang,” tegasnya.

Inspektur Wilayah VI, Romi Yudianto menyampaikan, kegiatan ini dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap satuan kerja.

Untuk itu, ia meminta agar satuan kerja dapat membuat dokumen yang baik, manajemen risiko yang berkualitas baik, kualitas inovasi, sarana prasarana pendukung, kualitas penyajian paparan dan video profil, serta penerapan manajemen media.

BACA JUGA:Poco M5s: Ponsel Pintar dengan Bodi Ergonomis yang Menawarkan Layar AMOLED Jernih

BACA JUGA:Innalillahi, Jemaah Calon Haji (JCH) Ini Meninggal Dunia Saat Manasik Haji Terakhir

Pada kesempatan ini, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Reformasi Birokrasi, Asep Kurnia menuturkan, jika ada 10 tim yang akan melakukan evaluasi panel.

Penilaian yang dilakukan oleh TPI benar-benar objektif, dan setelah penilaian dokumen tim evaluator harus melakukan crosscheck, apakah dokumen tersebut telah sesuai dengan kondisi nyata yang ada di lapangan.

“Dalam memangun Zona Integritas, satuan kerja agar dapat fokus pada 3 hal yang berkaitan dengan pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik,” pesannya.

Sumber: