Pimpin Rakor, Kapolda Sebut Sejumlah Kabupaten di Sumsel Masuk Indeks Kerawanan Pemilu

PALEMBANG, SUMEKS.CO - Polda Sumsel melakukan rapat koordinasi (Rakor) TNI dan Polri untuk membahas pengamanan pelaksanaan pemilihan umum yang berlangsung di Sumsel.

"Rapat koordinasi ini dilakukan dalam rangka kerja sama baik dari unsur TNI maupun Polri dan unsur lainnya untuk menjaga situasi yang aman dan lancar selama Pemilu Serentak 2024," kata Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK saat mempimpin langsung rakor.

Kapolda Sumsel menekankan pentingnya komunikasi dalam menghadapi situasi kontigensi di setiap wilayah terutama terkait transportasi.

Mulai pengangkutan logistik sampai pengamanan saat pencoblosan dan pasca pencoblosan ataupun hasil penghitungan. 

BACA JUGA:KPU OKI Mulai Lakukan Pengemasan Logistik Surat Suara Pemilu 2024

Menurut Kapolda, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2023 beberapa kabupaten di Provinsi Sumsel masuk daerah rawan pemilu Wilayah Sumsel.

Contohnya, wilayah OKI daerah terpencil jalan darat kemudian melewati perairan baru tiba ke lokasi karena lokasi yang dijangkau. 

"Daerah-daerah ini memiliki kerawanan yang perlu dimonitoring karena lokasinya seperti daerah perbatasan Kota/Kabupaten dan Provinsi, seperti di kawasan Jakabaring Plaju yang sebagaian warganya sekitar 14 RT  ber-KTP Palembang, namun domisili wilayah Kabupaten Banyuasin," kata Kapolda.

Selain itu, menurut dia, daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau ada di beberapa daerah seperti ini yang ada di dalam wilayah Kabupaten Sumatera Selatan juga menjadi perhatian dalam perencanaan pengamanan pemilu 2024.

BACA JUGA:Jelang Hari Pencoblosan Pemilu 2024, Perempuan Indigo Ini Ramalkan Bakal Terjadi Perang Santet, Benarkah?

Menurut mantan Kapolda Jambi ini, total kekuatan 510 personel TNI yang akan di BKO-kan terutama pada tanggal 14 dan 15 Februari, di luar Polri, dan anggota satuan perlindungan masyarakat.

Yang akan terlibat dalam pengamanan pemilu 2024 di Sumatera Selatan mencapai ribuan personel terdiri dari kepolisian 3.000-an personel, dan anggota satuan perlindungan masyarakat lainnya. 

Penempatan personel dalam pengamanan Pemilu 2024, kata dia dilakukan berdasarkan kriteria kerawanan pada lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yaitu kurang rawan, rawan atau sangat rawan,

Sumber: