Sanksi dan Cara Ampuh Menghindari Kejaran Debt Collector dan Aman Blacklist BI Checking

BACA JUGA:Cuma Modal KTP, Dapat Pinjaman Online Langsung Cair Rp 20 Juta, Prosesnya Cepat

Sebagai informasi tambahan, pinjaman online sendiri pertama kali hadir di Indonesia sekitar akhir tahun 2014 melalui perusahaan fintech. 

Aturan mengenai pinjol telah diatur dan tercantum pada Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 membahas tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. 

Pada Pasal 44 beleid juga dijelaskan bahwa pihak pinjol wajib dan taat menyelenggarakan kegiatannya sebagai berikut:

- Menjaga keutuhan, kerahasiaan, dan ketersedian data-data pribadi pemohon, data transaksi, serta data keuangan dikelola sejak data diperoleh.

BACA JUGA:DANA Memberikan Pinjaman Uang Kepada Penguna, Syarat Mudah dan Praktis Limit Hingga Rp5 Juta

Memastikan proses verifikasi, validasi, dan autentikasi untuk mendukung penyangkalan dalam memproses, mengakses maupun mengeksekusi,data transaksi, data pribadi, hingga data keuangan yang dikelola.

- Menjamin atas penggunaan, perolehan, pemanfaatan, serta pengungkapan data transaksi, data pribadi, dan data keuangan dari persetujuan pemilik data pribadi pemohon pinjol, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- Memberitahukan secara tertulis dan terperinci kepada pemilik data keuangan, data transaksi, hingga data pribadi jika terjadi kegagalan dalam perlindungan data. 

BACA JUGA:Aplikasi Pinjaman Online Khusus Bagi ASN, Tanpa Agunan Bisa Cair Rp300 Juta, Terbukti Jadi Solusi

- Apabila melanggar Pasal 44 Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022, pihak pinjol akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda dengan membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. (*)

 

 

 

Sumber: