Jadi Topik Debat Capres 2024, Kepala BKKBN Usulkan Terkait Materi Stunting

Jadi Topik Debat Capres 2024, Kepala BKKBN Usulkan Terkait Materi Stunting

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berancana Nasional (BKKBN) RI Hasto Wardoyo dalam diskusi dengan media di Jakarta, Jumat 22 September 2023.--

JAKARTA, SUMEKS.CO - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berancana Nasional (BKKBN) RI Hasto Wardoyo mengusulkan materi Stunting perlu dibahas dalam debat calon presiden menjelang kontestasi pemilihan umum pada 2024.

Nanti pada debat-debat calon presiden atau pemilihan kepala daerah (pilkada) itu, di usulkan harus ada materi stunting," ungkapnya dalam diskusi dengan awak media di jakarta, Jumat 22 September 2023.

Apabila ada calon kepala daerah atau capres yang tidak memasukan  program penurunan stunting, maka capres atau calon kepala daerah tersebut  tidak serius dan berkomitmen terhadap kesehatan  yang didalamnya termasuk gizi anak-anak Indonesia.

"Lalu kita harus memastikan materi debat tentang stunting itu harus ada, "katanya.

BACA JUGA:Muba Raih Juara II Porprov Sumsel XIV di Kabupaten Lahat, Apriyadi: Saya Bangga kepada Kontingen Muba

Perlu diketahui Menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah mengirimkan dana sebesar Rp 1,2 triliun keseluruh daerah untuk percepatan penurunan stunting sehingga butuh kerja cepat.

Sebenarnya yang dibutuhkan sekarang adalah  komitmen dari seluruh kepala daerah untuk membuat program-program penurunan stunting.

Setiap daerah itu harus menggalakkan reformasi birokrasi semua pejabat, kepala daerah, mereka takut angka stunting didaerahnya tinggi, mengingat angkat stunting didaerah sekarang jadi penilaian utama prestasi  kerja pemerintah  daerah.

Selanjutnya, ia menyebutkan bahwa anggaran penurunan  stunting yakni sebesar Rp 30,4 triliun  pada 2023  dibagikan kepada kementrian/ lembaga, program keluarga harapan, kementrian sosial dan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga melalui program makanan tambahan (PMT).

"Untuk BKKBN cuma kebagian 800 miliyar untuk memberikan penguatan tim pendamping keluarga (TPK) yang terdiri badan, kader, pemberdayaan Kesejahteraan keluarga (PKK) dan kader keluarga berencana sebanyak  600 ribu yang tersebar diseluruh indonesia,”pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: