Undang-undang Kesehatan Disahkan! Anggaran Kesehatan 0 Rupiah, Dokter Asing Gentayangan

 

Enam fraksi di Komisi IX DPR menyetujui pengesahan Undang-undang Kesehatan. Sedangkan Fraksi Nasdem setuju dengan catatan. Sementara Partai Demokrat dan PKS menolak Undang-undang itu. 

 

Atas penolakan itu, Menteri Kesehatan Budi menghargai hal itu sebagai bagian demokrasi. Ia mengingatkan mandatory spending yang selama ini belum memenuhi kontribusi pemerataan anggaran kesehatan justru kerap tidak transparan dan merugikan negara.

 

Untuk itu pemerintah mengganti agar alokasi wajib untuk anggaran kesehatan dihapus dan digantikan metode lain berupa anggaran berbasis program dalam rencana induk kesehatan. 

 

Menanggapi penolakan dari organisasi profesi, Budi tetap menghargai upaya advokasi yang akan dilakukan. Ia berharap agar penyampaian kritik dan advokasi dilakukan dalam asas demokrasi yang tidak merugikan masyarakat.*

Sumber: