Kemenkumham Babel Lakukan Transformasi Pemutakhiran Data Kepegawaian

Kemenkumham Babel Lakukan Transformasi Pemutakhiran Data Kepegawaian

PANGKALPINANG, SUMEKS.CO - Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung lakukan penandatanganan komitmen bersama transformasi pemutakhiran data Simpeg untuk Mewujudkan Kemenkumham Semakin PASTI, di Balai Pengayoman Kantor Wilayah, Selasa 13 Juni 2023.

Plh. Kepala Divisi Administrasi, Eva Gantini, dalam laporan nya menyampaikan tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kemenkumham Babel dan sebagai upaya percepatan pemuktahiran data pegawai di Simpeg.

“Data di Simpeg sangat penting dan erat kaitannya dengan proses manajemen talenta. Salah satu penunjang penilaian adalah kelengkapandata, data tersebut digunakan dalam pengambilan keputusan promosi/rotasi/mutasi dan dapat menjadi nilai tambah bagi pegawai,” ujar Eva.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Babel Harun Sulianto, dalam sambutannya menyampaikan hasil rapat kerja kepegawaian yang telah dilaksanakan pada minggu lalu di Jakarta.

BACA JUGA:Penguatan Tata Kelola Dana Pensiun melalui Mitigas Risiko pasca Undang-Undang P2SK

Disampaikan oleh Harun, saat ini pengisian jabatan Pimti Pratama di Kemenkumham melalui manajemen talenta.yang memperhatikan  Integritas, Kompetensi, dan capaian Kinerja. 

Kakanwil Harun menyampaikan atensi terkait transformasi pemutakhiran data Simpeg, yakni agar periksa kembali kelengkapan dokumen dossier, optimalkan fitur pada aplikasi Simpeg, operator Simpeg mengupdate absen setiap hari, komitmen bersama dalam pemutakhiran data simpeg, serta mengoptimalkan penggunaan email dinas kemenkumham.

Kakanwil Harun Sulianto juga menyampaikan terkait Reformasi Birokrasi yang dilakukan harus berdampak.

Reformasi birokrasi tematik berfokus pada empat tema pelaksanaan meliputi Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, serta Percepatan Prioritas Aktual Presiden yaitu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Pengendalian Inflasi.

BACA JUGA:Rika Novalina Sungudi: Perempuan Itu ‘Wajib’ Berpolitik

peran Kemenkumham dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi adalah dalam hal mengharmoniasasi produk hukum peningkatan investasi juga terkait dengan layanan keimigrasian, kekayaan Intelektual dan administrasi hukum umum.

sedangkan terkait digitalisasi admintrasi pemerintahan peran kemenkumham adalah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE).

”Mari kita kuatkan terus komitmen untuk  gunakan produk dalam negeri,“ pinta Harun 

Sumber: