Menurutnya, layanan hukum tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata.
Posbankum harus hadir sebagai solusi nyata bagi persoalan hukum warga.
Johan menekankan pentingnya sinergi antara paralegal dan perangkat desa.
Koordinasi yang baik dinilai mampu memperkuat kualitas layanan hukum di tingkat lokal.
Ia juga mengingatkan agar Kanwil terus melakukan pendampingan dan pembinaan secara berkala.
Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara rutin untuk menjaga standar layanan.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi penguatan reformasi hukum di daerah.
Kementerian Hukum berkomitmen memastikan tidak ada warga yang terhambat mengakses keadilan karena keterbatasan ekonomi.
Program Posbankum menjadi instrumen penting dalam mewujudkan prinsip equality before the law.
Melalui Posbankum, masyarakat desa dapat memperoleh konsultasi hukum tanpa dipungut biaya.
Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Selain itu, Posbankum juga berfungsi sebagai sarana edukasi hukum di tingkat desa.
Pemerintah daerah turut didorong untuk mendukung keberlanjutan program ini.
Sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan akses keadilan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
Dengan penguatan Posbankum, Kanwil Kemenkum Babel optimistis kualitas layanan hukum di desa semakin meningkat.
Program ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.