SUMEKS.CO - KPK bidik orang nomor 1 di OKU? Menurut Asep Guntur Rahayu, Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK, penentuan Pokir harus ada keputusan pejabat tertinggi di kabupaten OKU.
“Penentuan besaran Pokir dan lain-lainnya itu tentunya harus ada keputusan - seperti yang sudah disampaikan Pak ketua (KPK) - dari pejabat tertinggi di kabupaten OKU,” tegas Asep Guntur Rahayu.
Pertemuan dengan pejabat bupati, lanjut Asep Guntur, ini ada dua. “Ada pejabat bupati karena pada saat sebelum bupati dilantik 2024 itu masih Pj, dan setelah pelantikan ada bupati definitif, ini tentu dua-duanya akan kita dalami perannya sehingga terlihat, karena dalam penentuan besaran Pokir Pokir harus ada keputusan pejabat tertinggi di kabupaten OKU,” ulangnya.
Video Dirdik KPK ini soal Pj Bupati OKU ini juga diunggah akun @seputar.politik.j yang ramai dikomentari netizen:
BACA JUGA:CATAT, Ini 9 Proyek Pokir ‘Dimakan’ Anggota DPRD OKU, Ada Jalan Poros Desa dan Jembatan Milik Rakyat
“PJ dan Bupati (OKU) definitifnya kayaknya orang yang sama,” komentar akun @Aku.
Namun menurut @DF, beda PJ-nya Iqbal, tahun sebelumnya EMG iya p.tedi,” jawabnya.
“Perikso galo Mun nak ceto,” saran @Aku.
Namun menurut @Rjlila, “bukanlah,PJ itu harus ASN aktif,” timpalnya.
Sementara Ketua KPK, Setyo Budiyanto menegaskan akan melakukan investigasi lebih mendalam lagi soal keterlibatan pejabat tertinggi di OKU ini.
BACA JUGA:ALAMAK, DPRD OKU Minta Jatah 20 Persen Proyek Pokir Rp96 Miliar, Kadis PUPR Kutip 2 Persen
“Akan kami lakukan investigasi lebih dalam, terhadap pihak-pihak yang terindikasi terlibat,” ujarnya.
Pencairan uang muka ini, lanjut Setyo, ada keterlibatan dari beberapa pihak untuk bisa terjadinya proses pencairan.