Apakah Gen Z Mampu Menjadi Arsitek Perubahan Politik Indonesia?

Oleh; Irvan Mualana Alfarizd. Mahasiswa Prodi Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang

Irvan Mualana Alfarizd. Mahasiswa Prodi Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang--

Gen Z, mereka yang lahir setelah 1997, adalah generasi pertama yang tumbuh sepenuhnya dalam dunia yang terhubung secara digital. Mereka bukan hanya akrab dengan teknologi, tetapi dibesarkan olehnya. Di balik layar ponsel pintar dan algoritma internet, Gen Z menyaksikan krisis iklim, pandemi, dan ketidakstabilan global sejak usia belia.

Karena itu, pola pikir mereka terbentuk oleh kenyataan bahwa masa depan tidak bisa dianggap pasti. Mereka tumbuh bukan dalam kenyamanan, tetapi dalam urgensi.

Dari sinilah lahir karakter generasi yang pragmatis, global-minded, dan melek terhadap isu-isu sosialmeski sering kali skeptis terhadap institusi tradisional.

Dalam kontestasi politik Indonesia mendatang, Gen Z bukan hanya tambahan statistik, tetapi berpotensi menjadi blok pemilih terbesar kedua, bahkan terbesar pertama. Artinya, suara mereka memiliki kekuatan elektoral yang nyata.

Pertanyaannya bukan lagi apakah mereka penting, tetapi mampukah mereka menerjemahkan potensi digital dan kesadaran global menjadi kekuatan politik yang konkret? Bisakah mereka mengubah hashtag menjadi power, dan trending topic menjadi perubahan kebijakan yang struktural?

Gen Z dikenal sebagai generasi dengan kesadaran sosial-politik yang luas dan mendalam. Mereka tidak hanya peduli pada isu lokal, tetapi juga berjejaring dengan gerakan global: keadilan iklim, kesehatan mental, hak asasi manusia, hingga kesetaraan gender. Isu-isu ini sebelumnya jarang masuk ke ruang politik formal di Indonesia. Keunikan Gen Z terletak pada kemampuannya menciptakan politik viral—di mana sebuah video TikTok, thread X, atau carousel Instagram mampu menggerakkan opini publik, bahkan menekan pemerintah dalam hitungan jam.

Namun, di balik kekuatan itu, terdapat kelemahan mendasar. Keterlibatan politik Gen Z seringkali bersifat dangkal dan instansering disebut sebagai “aktivisme cepat” atau clicktivism.

Isu yang viral hari ini bisa tergeser oleh isu baru esok hari, bukan karena urgensinya berubah, tetapi karena algoritma mengalihkan perhatian. Keterlibatan digital tidak selalu bertransformasi menjadi aksi nyata, apalagi perubahan kebijakan.

Selain itu, mereka cenderung apolitis terhadap institusi konvensional, enggan bergabung dengan partai, dan tidak percaya pada label ideologi tradisionalsebuah fenomena yang bisa mengakibatkan banyaknya angka golput.

Padahal, jika Gen Z ingin benar-benar menciptakan perubahan, mereka harus memaksa politik bergeser dari sekadar isu elite menuju isu eksistensial.

Mereka harus menuntut perubahan yang menyentuh akar persoalan bangsabukan sekadar slogan kampanye. Ada setidaknya empat agenda konkret yang dapat mereka dorong:

1. Politik Berbasis Bukti dan Data

Sumber: