Hal ini disebabkan karena penduduk yang tersebar tidak merata di Provinsi Kalimantan Timur.
Hal ini pula yang menyebabkan beberapa daerah kekurangan akses ke layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Keterbatasan anggaran pemerintah juga merupakan hambatan besar, pembangunan IKN dan program pengentasan kemiskinan membutuhkan jumlah dana yang signifikan.
Namun, program-program tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena berkemungkinan anggaran yang terbatas.
BACA JUGA:IKN Segera Berfungsi, Ini 3 Menteri Pertama yang Pindah ke Ibu Kota Nusantara
BACA JUGA:IKN Bebas Bensin, Ibu Kota Nusantara Andalkan Kendaraan Ramah Lingkungan
Pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan dasar, dan pelaksanaan program sosial yang penting untuk mengurangi kemiskinan dapat terhambat karena kekurangan dana.
Oleh karena itu, untuk menjamin keberhasilan program-program yang telah ditetapkan, diperlukan pendekatan pembiayaan yang inventif dan peningkatan efisiensi anggaran.
Bagi masyarakat yang memiliki keterampilan dan keahlian yang terbatas, hal ini menjadi penghalang utama bagi mereka untuk meningkatkan karir dan pendapatan mereka.
Mereka kesulitan bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif karena kurangnya pelatihan dan pendidikan.
Dampak Pembangunan IKN Terhadap Daerah Lain di Indonesia
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan salah satu proyek besar yang tentunya diharapkan dapat membawa perubahan besar terutama dalam hal ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
Dampak yang diharapkan oleh wilayah lain atas pembangunan IKN ialah peningkatan arus perdagangan.
Karena lokasinya yang lebih strategis dan memiliki potensi untuk menjadi pusat perdagangan baru, sehingga diharapkan lebih dari 50% wilayah Indonesia mengalami peningkatan arus perdagangan.