Peran stakeholder sangat penting untuk mencapai target 0% serta swasta untuk mendorong ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, sementara pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan dan regulasi.
Target tersebut dapat dicapai melalui faktor pendukung seperti komitmen pemerintah, potensi ekonomi IKN, pengembangan energi terbarukan, dan kawasan hijau yang luas.
Namun, masih terdapat masalah yang perlu diatasi, hambatan utama termasuk ketimpangan penduduk, keterbatasan anggaran, dan keterbatasan keahlian atau keterampilan masyarakat.
Selain itu, perubahan sosial dan budaya, risiko lingkungan, dan pencemaran perlu ditanggulangi atau diatasi.
Untuk mewujudkan inovasi sosial dan ekonomi yang sesuai dengan kondisi wilayah, kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan serta kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat sangat diperlukan.
BACA JUGA:Kepemimpinan Enos-Yudha, Capaian Makro Pembangunan OKU Timur Kategori Memuaskan
Pembangunan IKN diharapkan memiliki efek multiplier ekonomi, yang berarti peningkatan arus perdagangan.
Diversifikasi ekonomi, dan investasi besar juga diharap akan tersebar secara merata diseluruh wilayah Indonesia, serta mengurangi ketimpangan regional.
Kebijakan redistribusi yang efektif, program pelatihan keterampilan, dan regulasi yang adil dan inklusif diperlukan agar pembangunan IKN bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
Jika target kemiskinan di IKN tercapai, maka dapat menjadi model untuk pengentasan kemiskinan nasional dengan manajemen yang baik dan strategi yang efektif.
Model ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan inklusif, serta mengakhiri kemiskinan di seluruh Indonesia.
Bila pembangunan IKN dapat dikelola dengan baik seharusya dapat memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi wilayah IKN dan daerah lainnya di Indonesia.