Salah satu konsekuensi alami dari pembangunan kota baru dengan prospek ekonomi yang lebih baik adalah migrasi penduduk ke IKN.
Ketika banyak orang berpindah ke IKN untuk mencari pekerjaan atau memulai bisnis baru, daerah asal mereka mungkin mengalami kekurangan tenaga kerja berkompeten.
BACA JUGA:Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti
BACA JUGA:Jelang Penilaian Pembangunan ZI, Bimker Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti Buat Maskot Lapas
Hal ini justru dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga diperlukan pendekatan mencakup program pelatihan keterampilan di daerah asal.
Dengan demikian migrasi ke IKN dapat dikelola sehingga tidak berdampak negatif pada daerah lain, tapi justru memperkuat kerja sama antar wilayah dalam pengentasan kemiskinan.
Dalam hal pembagian distribusi manfaat ekonomi, pembangunan IKN mengalami tantangan seperti kemungkinan adanya ketimpangan ekonomi yang semakin parah antara IKN dan daerah lain.
Jika pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di IKN tidak diiringi dengan kebijakan yang adil dan inklusif maka akan terjadi ketimpangan dan kemiskinan malah meningkan.
Sehingga, sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa keuntungan dari pembangunan IKN dapat didistribusikan secara adil.
BACA JUGA:8 Satker Kanwil Kemenkumham Sumsel Siap Ikuti Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK
BACA JUGA:Kakanwil Kemenkumham Sumsel Cek Progres Pembangunan Gedung Lapas Lubuklinggau
Kebijakan redistribusi yang efektif dapat mengurangi ketimpangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Metode ini dapat memiliki efek positif yang lebih luas pada pencapaian target kemiskinan 0% di IKN.
Jika berpatokan pada efek multiplier, target ini dapat berdampak luas dan signifikan jika dikelola dengan baik.
Efek multiplier ini dapat berdampak pada pengaruh pada strategi nasional yang mana target 0% dapat dijadikan model untuk strategi penanganan kemiskinan nasional.
Jika strategi dalam menargetkan tingkat kemiskinan 0% di IKN dapat tercapai, maka pemerintah dapat menggunakan metode yang sama sebagai model atau acuan untuk daerah lainnya di Indonesia.