Policy Talk Jadi Sarana Kemenkum Sumsel Tingkatkan SDM Kebijakan

Kanwil Kemenkum Sumsel Ikuti Policy Talk untuk Perkuat Kualitas Kebijakan Publik

PALEMBANG, sumeks.co- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan melalui Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) mengikuti kegiatan Policy Talk bertema penguatan kapasitas analis kebijakan guna mendorong kebijakan publik yang lebih berkualitas. Kegiatan ini digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (04/05/2026).

Kegiatan tersebut diikuti dari ruang rapat Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) serta didampingi oleh Kepala Divisi PPPH, Nur’Ainun.

BACA JUGA:Kemenkum Sumsel Perkuat Komitmen Kinerja dan Kolaborasi Lewat Apel Pagi

BACA JUGA:Otto Hasibuan Pimpin Sumpah Advokat, Kemenkum Sumsel Soroti Profesionalisme

Acara dibuka oleh Heni Susila Wardoyo yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas analis kebijakan dalam mendukung perumusan kebijakan yang efektif di daerah.

Pada sesi materi, Dwi Harnanto memaparkan peran Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) sebagai wadah koordinasi dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

Ia menegaskan bahwa kebijakan yang baik lahir dari proses yang sistematis, berbasis analisis mendalam, serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Selanjutnya, Widhi Novianto menjelaskan pentingnya pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam pengambilan keputusan publik. Ia menyebutkan bahwa penggunaan data, hasil riset, evaluasi program, dan praktik terbaik menjadi fondasi penting dalam menghasilkan kebijakan yang efektif.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang diikuti antusias oleh para peserta. Hal ini menunjukkan tingginya minat aparatur dalam memperdalam pemahaman terkait analisis kebijakan publik.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menilai keikutsertaan dalam kegiatan ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang perumusan kebijakan.

“Peningkatan kapasitas analis kebijakan menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, berbasis data, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kami mendorong seluruh jajaran untuk terus mengembangkan kompetensi dan mengedepankan pendekatan berbasis bukti,” ujarnya.

Kegiatan ditutup dengan penegasan dari para narasumber mengenai pentingnya kolaborasi, penguatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan data dalam menciptakan kebijakan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

   

Sumber: