Anggaran Belum Pasti, Kota Lubuklinggau Pastikan Tak Rekrut PPPK Tahun Ini

Anggaran Belum Pasti,  Kota Lubuklinggau Pastikan Tak Rekrut PPPK Tahun Ini

kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau, Yulita Angraini.-Khalid-

SUMEKS.CO, LUBUKLINGGAU - Pemerintah Kota Lubuklinggau memastikan tidak akan merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini.

"Jadi PPPK dalam hal ini guru atau tenaga pendidik, itu Kita tiadakan dulu. Atau  dalam artian ditunda dulu sementara," kata kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Lubuklinggau, Yulita Angraini, Selasa (5/7). 

Keputusan itu diambil karena belum ada kepastian anggaran untuk gaji PPPK nantinya. Maksudnya di daerah mengalami keterbatasan anggaran, sementara pusat belum menganggarkan untuk gaji PPPK.

"Berdasarkan diskusi dengan Wali Kota Lubuklinggau, dari pada PPPK dilantik, tapi tidak mampu digaji, atau hanya bisa dikontrak satu tahun, lebih baik Kita tunda dulu sampai menunggu kesiapan anggaran Kita," jelas Yulita. 

BACA JUGA:Pemkot Lubuklinggau Tutup Ibiza Lounge, Buntut Keributan Antar Pengunjung

Dikatakannya, tidak merekrut PPPK ini sudah disampaikan ke Kemendikbud dan Kemenpan dan RB. 

"Pusat sebenarnya mendesak agar daerah merekrut PPPK, namun Kita tidak sanggup. Sementara pusat juga tidak ada solusi. Sehingga pembatalan Kita disetujui," jelasnya.  

Menurutnya, memang ada opsi kontrak PPPK selama satu tahun, tapi itu akan tidak sebanding degan proses perekrutan yang panjang, dan biaya yang dikeluarkan.

Diketahui hasil pengadaan PPPK tahun lalu, Kota Lubuklinggau telah melantik 286 orang PPPK, yang dikontrak lima tahun kedepan.

BACA JUGA:Peringkat 7 Porprov XIII, Nanan: Lubuklinggau Kurang Beruntung

"Sehingga Kita berpikir, tahun ini menunggu dulu kesiapan anggaran sampai Pemda mampu kontrak minimal 5 tahun," ujarnya. 

Sebenarnya, tambah Yulita, kebutuhan guru di Kota Lubuklinggau baru terpenuhi 68 persen. Artinya kebutuhan guru sebanyak 32 persen lagi

"Kita lebih baik bertahan dengan ketersediaan 68 persen guru, dari pada gaji tidak mampu dibayar. Seperti ada beberapa daerah yang tidak tergaji," jelasnya lagi.(cj17)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: