Geger Beredar Video Menhut Raja Juli Antoni Terciduk Main Gaple Dengan Tersangka Pembalakan Liar

BACA JUGA:Geger Video Oknum Kadus Merak Belantung Ngamuk di JungleSea Minta Perlakuan Istimewa, Bupati Turun Tangan

Nada kritik yang dilontarkan pun beragam, mulai dari mempertanyakan integritas pemerintah hingga menyindir dengan gaya satir.

"Maaf pak @prabowo ini bagaimana ceritanya menteri bapak yang juga sekjen PSI bisa seperti ini? Harga diri bangsa, hukum, dan pemerintah ada di mana?" tulis akun @chchotimah.

Sedangkan akun @dj_donny mengunggah foto dengan komentar netizen bernada sinis: "Thanks for bad news everyday from government (disertai emotikon api)."

Fenomena serupa juga muncul di Facebook. Akun @Fauzan Ali Ramadhan dan @Shanty Ba’abud Madiokusumo membagikan ulang potret permainan gaple tersebut.

Bahkan, @Shanty menuliskan sindiran yang sedikit keliru dengan menyebut permainan itu sebagai "mahjong," meski yang terlihat jelas adalah gaple.

"Asiknya menteri anda si Raja Juli Antoni sedang main Mahjong, Pak Presiden Prabowo. Begini kelakuan seorang Menteri Kehutanan malah main dengan tersangka pembalakan liar..." tulisnya.

Banyak pihak mempertanyakan mengapa seorang menteri, khususnya Menteri Kehutanan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam melawan praktik pembalakan liar, justru terlihat akrab bermain dengan seseorang yang sedang berstatus tersangka.

Sebagai catatan, nama M Azis Wellang pernah mencuat pada November 2024.

Saat itu, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) menggelar konferensi pers yang mengungkap tindak pidana pembalakan liar.

Kasus itu melibatkan penebangan kayu di luar izin resmi oleh perusahaan PT GPB, dengan Hatta sebagai Direktur, dan Azis Wellang disebut-sebut turut berperan.

Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Kementerian Kehutanan maupun PSI terkait video viral tersebut.

Publik masih menunggu penjelasan lebih lanjut apakah pertemuan itu bersifat resmi, sekadar ajang silaturahmi, atau justru bentuk kelalaian yang dapat menimbulkan polemik politik lebih besar.

Kasus ini menambah daftar kontroversi yang menguji kredibilitas pejabat publik, terlebih di tengah sorotan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan kejahatan lingkungan hidup.

Sumber: