Menunggu Keputusan Presiden dari Sengketa Empat Pulau: Masuk Sumut Atau Tetap Punya Aceh?

 Menurutnya, jika pemerintah pusat memutuskan bahwa pulau-pulau tersebut masuk ke wilayah Sumatera Utara, maka pihaknya siap untuk melepaskan pulau-pulau itu kepada Provinsi Aceh.

 Namun, jika hasil keputusan pemerintah pusat menyatakan bahwa pulau-pulau itu menjadi bagian dari Sumatera Utara, maka pihaknya juga siap untuk mengelolanya bersama Aceh.

Bobby Nasution menyebut bahwa masalah ini perlu segera diselesaikan dengan mengedepankan musyawarah dan diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri dan pihak-pihak terkait lainnya, termasuk Badan Informasi Geospasial dan TNI.

BACA JUGA:WADUH, Selebgram Aceh Mira Ulfa Baca Al-Qur’an Sambil Joget Musik DJ, Netizen: Sudah Viral Terkenal Minta Maaf

BACA JUGA:Hot News, Selamatkan 2 Nelayan Malaysia, Nelayan Aceh Dapat ‘Pujian Setinggi Langit’ dari Rakyat Negeri Jiran

"Ini bukan masalah yang bisa kita selesaikan hanya dengan klaim sepihak. Kami bersedia untuk mengkaji ulang masalah ini dengan Pemerintah Pusat dan mencari jalan terbaik," ujar Bobby Nasution.

Seiring dengan meningkatnya ketegangan antara Aceh dan Sumut, akhirnya Presiden Prabowo Subianto mengambil alih sengketa ini. 

Prabowo memutuskan untuk turun tangan langsung dalam menyelesaikan konflik ini, setelah adanya serangkaian pertemuan dengan Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menyatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai polemik pemindahan kepemilikan pulau tersebut.

 DPR mendesak agar masalah ini segera diselesaikan, karena dapat berpotensi menimbulkan ketegangan lebih lanjut antara dua provinsi.

Menanggapi polemik ini, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan pandangan yang lebih bijak. 

Ia menilai bahwa sengketa atas keempat pulau ini tidak berkaitan dengan potensi sumber daya alam seperti minyak atau gas, yang sering kali menjadi faktor pemicu konflik wilayah.

 "Di situ kan tidak ada minyak, tidak ada gas. Mungkin saja beberapa hari nanti ada, tapi hari ini tidak ada," ujar Jusuf Kalla di kediamannya di Jakarta Selatan.

JK mengharapkan agar Pemerintah Pusat dapat segera mengambil keputusan yang bijaksana terkait masalah ini demi kemaslahatan bersama. 

JK juga mengingatkan agar seluruh pihak mengedepankan kepentingan bersama dan tidak mempertajam perbedaan hanya karena klaim wilayah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan baik.

Sumber: