Pentingnya Komunikasi dan Transparansi di Kementerian Hukum dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik

SUMEKS.CO - Komunikasi yang efektif dan transparansi dalam menjalankan program-program pemerintah menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Hal ini ditegaskan oleh Dr. Yadi Hendriana, Staf Khusus Menteri Hukum (Stafsus Menkum), dalam kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Bidang Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama yang diselenggarakan di Aula Badiklat Hukum Sulawesi Utara pada Rabu, 11 Juni 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Dr. Yadi Hendriana, yang merupakan seorang Doktor Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjajaran dan mantan jurnalis nasional, mengungkapkan bahwa komunikasi dan transparansi bukan hanya penting ketika berhubungan dengan jurnalis, tetapi juga ketika berkomunikasi langsung dengan masyarakat.

BACA JUGA:Kereta Cepat Ramah Lingkungan, Metro Mashaer Angkut 1,87 Juta Jemaah Haji, Kurangi 50.000 Bus dan Emisi Karbon

BACA JUGA:Kemenkum Sumsel Percepat Pembentukan Koperasi Merah Putih di Prabumulih

"Penting bagi kita untuk menyosialisasikan program-program kita kepada masyarakat dengan cara yang efektif dan efisien, serta mendapatkan umpan balik atau feedback dari masyarakat," ujarnya.

Menurut Yadi, meskipun ada sekitar 60.000 media massa di Indonesia, hanya 1.700 media yang terverifikasi oleh Dewan Pers.

Hal ini menuntut Kementerian Hukum untuk memiliki platform komunikasi tersendiri agar dapat menyampaikan informasi yang kredibel kepada publik.

Salah satu langkah terbaru yang dilakukan Kemenkum adalah peluncuran Podcast Kemenkum sebagai sarana sosialisasi.

BACA JUGA:Kemenkum Sumsel dan Dirjen KI Kolaborasi Besar Lindungi Produk Lokal Berbasis Kekayaan Intelektual

BACA JUGA:14 CPNS Kemenkum Sumsel Resmi Ikuti Orientasi Nasional Tahun 2024

"Melalui podcast, kita bisa mensosialisasikan program-program pemerintah secara lebih efektif. Episode perdana yang membahas tentang naturalisasi atlet sepak bola, misalnya, telah berhasil mencapai 46.000 viewers dalam waktu hanya empat hari," jelas Yadi.

Ia menambahkan bahwa program ini merupakan contoh nyata bagaimana komunikasi yang efektif dan transparan dapat membantu publik lebih memahami kebijakan pemerintah.

Sumber: