Pentingnya Komunikasi dan Transparansi di Kementerian Hukum dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik
Staf Khusus Menteri Hukum, Dr. Yadi Hendriana, menyampaikan pentingnya komunikasi efektif dan transparansi dalam sosialisasi program pemerintah pada kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Bidang Hukum dan Komunikasi Publik di Sulawesi Utara. --
Selain itu, Yadi Hendriana juga menekankan pentingnya humas dan pegawai Kemenkum untuk menjadi perpanjangan tangan Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama (Biro Hukerma) dalam menyebarluaskan informasi kepada publik.
"Komunikasi itu tidak hanya soal cara, tetapi juga konten dan konteks. Yang terpenting adalah bagaimana kita menerima feedback dari masyarakat," ujarnya.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Sumsel Gelar Rapat Harmonisasi Raperbup Banyuasin Jelang Libur Panjang Mei 2025
Kepala Biro Hukerma, Ronald Lumbuun, juga menambahkan bahwa komunikasi publik harus dilakukan secara serempak melalui berbagai media, baik media konvensional, media online, maupun media sosial.
Ia mengingatkan agar seluruh humas selalu memperhatikan pedoman branding Kemenkum dalam setiap pemberitaan yang dilakukan.
"Ikuti panduan branding yang telah ditetapkan oleh Kemenkum, dan gunakan akun-akun resmi untuk menginformasikan program-program dari kementerian ini," kata Ronald.
Lebih lanjut, Ronald meminta agar humas di seluruh Kanwil dan UPT lebih aktif dalam menjalin kerja sama dengan media-media yang kredibel dan terverifikasi oleh Dewan Pers, baik media-tier 1 maupun media-tier 2.
BACA JUGA:Ponsel Terbaru Vivo Y300c Mengusung Sertifikasi IP65 dengan Desain Elegan
BACA JUGA:Penguatan Indikasi Geografis: Kemenkum Sumsel Dorong Perlindungan Kopi Robusta OKU Selatan
"Kerja sama dengan media sangat penting untuk memastikan informasi dapat tersebar luas dan diterima oleh masyarakat," tambahnya.
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua, juga menegaskan bahwa peran Kanwil di daerah sangat vital dalam memastikan program dan kebijakan Kemenkum dilaksanakan dengan baik di daerah.
"Kami sebagai perpanjangan tangan unit pusat di daerah perlu bekerja sama dengan baik agar program-program Kemenkum dapat diterima dengan baik oleh masyarakat," kata Kurniaman.
Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi yang berlangsung pada tanggal 10 hingga 12 Juni 2025 ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kanwil Kemenkum Papua, Sulawesi, Maluku, serta UPT di wilayah yang sama.
BACA JUGA:Top CSR Awards 2025: PLN UID S2JB Diakui atas Kepedulian Lingkungan dan Pemberdayaan Sosial
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
- Share:
